SEMARANG – Sebanyak 16 Jembatan Timbang (JT) yang ada di Jateng mulai dikelola pemerintah pusat mulai tahun ini. Langkah itu sebagai salah satu upaya untuk menstandardisasi dan mengembalikan fungsi JT. Yakni sebagai pengawasan agar kendaraan tidak melebihi tonase muatan.

Direktur Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Wahjuningrum, mengatakan, pemerintah nantinya mengelola JT dan akan distandarkan. Pengambilalihan ini sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ”Nanti akan distandarkan aturannya, agar fungsi jembatan timbang sebagai pemantauan, pengawasan dan penindakan terus berfungsi dan lebih maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, standardisasi JT bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini setiap daerah memiliki aturan yang berbeda sehingga fungsi JT belum berjalan maksimal. Dengan dikelola pusat, nantinya semua aturan pasti akan seragam. ”Jembatan timbang tidak boleh untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jadi ketika aturan baru, ketika kendaraan melebihi tonase ya ditindak tegas,” ujarnya.

Banyaknya kendaraan melebihi tonase salah satunya disebabkan, JT kurang maksimal. Dan kondisi ini secara lansung berdampak pada infrastruktur yang lebih mudah rusak. Contohnya, infrastruktur yang mestinya bisa bertahan 70 tahun hanya cukup 5 tahun. ”Jadi nanti jembatan timbang harus dimaksimalkan sebagai pengawas dan penindakan,” tambahnya.

Kementerian Perhubungan juga sudah mulai memberlakukan larangan kendaraan berat untuk melintas di jalur utama. Sebab, sekarang sudah disiapkan jalur laut dengan armada yang cukup. ”Ini sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan infrastruktur. Sekaligus sebagai upaya untuk menghidupkan transportasi laut,” tambahnya. (fth/ric/ce1)