31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Beberapa Kantor OPD Baru Belum Siap

PEKALONGAN-Setengah bulan terhitung sejak awal Januari, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami perombakan. Namun hingga kini, masih ada OPD yang belum bisa menempati kantor barunya. Kalaupun sudah bisa menggunakan kantor baru, masih belum bisa maksimal memanfaatkannya. Lanatran terkendala belum lengkapnya alat-alat kantor seperti meja, komputer dan lainnya.

Kondisi tersebut terlihat saat Komisi C DPRD Kota Pekalongan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah dinas, seperti Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP2A), dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dinparbudpora), Senin (16/1) kemarin.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana menyoroti bahwa Dinsos P2KB yang masih membutuhkan kelengkapan seperti perlengkapan kantor, agar bisa dengan baik melayani masyarakat kembali. Sehingga perombakan OPD tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, DPRD akan memacu Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan untuk melakukan rapat koordinasi menyelesaikan masalah ini, terutama untuk OPD yang baru dibentuk. “Meja, kursi, komputer, dan banyak sekali yang masih kurang. Makanya kami akan menanyakan seperti apa untuk dukungan penambahan peralatan kantor baru,” cetusnya.

Anggota Komisi C lainnya, Nusron, menambahkan bahwa masalah sarana dan prasarana untuk perkantoran masih perlu dipenuhi karena standar menimalnya belum tercapai. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di DPMP2A. Kondisi fisik kantor yang sudah tidak layak, seperti pembuangan tidak ada serta kondisi tanah yang rendah. “Jelas untuk OPD baru masih perlu pembenahan serius. Yang tidak pindah tak ada masalah. Kalau OPD pecahan itu yang susah, karena barang-barang tidak bisa dibawa,” jelasnya.

Sementara waktu, OPD baru bisa menggunakan fasilitas seadanya sambil mendata kebutuhan yang bisa diajukan pada eksekutif dan segera direalisasikan. Melihat masalah tersebut, DPRD akan mulai membahasnya untuk bisa dianggarkan di perubahan anggaran ke depan. Namun, bukan hanya masalah sarana dan prasarana OPD, OPD bisa membuat program kerja yang inovatif, jangan hanya program turunan dari pusat. (tin/ida)

Latest news

Related news