23.9 C
Semarang
Senin, 19 April 2021

Penyidik Kantongi Tersangka Korupsi BRT

spot_img
spot_img

SEMARANG Tersangka kasus dugaan pencurian, penggelapan, hingga korupsi di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang UPTD Terminal Mangkang sudah di tangan penyidik Polrestabes Semarang. Namun identitas calon tersangka itu masih ditutup rapat-rapat oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji. Informasi yang berkembang, tersangka skandal BRT Trans Semarang ini adalah di antara enam saksi yang telah diperiksa secara intensif oleh penyidik.

Ya, dari enam saksi, ada yang sudah mengarah untuk ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Abiyoso kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (11/1).

Namun Abiyoso kembali enggan menyebutkan identitas enam saksi yang sudah diperiksa tersebut. ”Enam saksi ini adalah orang dalam (BLU Trans Semarang) dan ada masyarakat biasa. Saat ini masih diperiksa (penyidik),” katanya.

Abiyoso mengakui, skandal BRT ini terus didalami, dan dilakukan pengembangan terhadap keterangan para saksi. Selain mendalami kasus pencurian 32 ban serep BRT di Terminal Mangkang, pihaknya juga mendalam temuan kasus dugaan penggelapan spion dan lampu armada BRT, serta dugaan korupsi penyewaan 8 unit BRT senilai Rp 200 juta. ”Hasil pemeriksaan sementara mengarah ke tindak pidana korupsi. Doakan saja mudah-mudahan bisa segera terungkap,” harapnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta Kapolrestabes Semarang mengusut tuntas kasus dugaan sewa-menyewa dan hilangnya ban serep BRT Trans Semarang. Sehingga masyarakat bisa mengerti sebenarnya kasus yang terjadi. Termasuk jika ada oknum pejabat pemkot yang terlibat.

”Saya minta APH (aparat penegak hukum) dalam hal ini kapolrestabes untuk mengusut tuntas, siapa sih ini otaknya? Kemudian siapa pelaksananya? Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut,” tegas wali kota.

”Alasannya apa (sewa-menyewa dan ban serep hilang), kalau disuruh pimpinan, pimpinannya siapa? Itu harus dikejar. Saya minta kapolrestabes mengungkap kasus ini secara tuntas, supaya masyarakat bisa mengerti apa yang terjadi sebenarnya,” tandas Hendi, sapaan akrab wali kota.

Hal senada diungkapkan Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Syukron Salam. Dia menilai, bus hibah dari Kementerian Perhubungan RI untuk armada BRT Trans Semarang tersebut merupakan aset negara untuk rakyat. Adanya kasus bus hibah yang disewakan oleh pengelola BRT Trans Semarang telah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Karena itu, pihaknya mendesak agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut secara tuntas.

”Itu aset negara tidak boleh disewakan secara ilegal. Apalagi ini uang sewanya (Rp 200 juta) lari ke mana, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau uang sewanya masuk ke kas daerah masih tak apa, lha ini? Kalau lari ke kantong pribadi (orang yang menyewakan), jelas termasuk tindakan korupsi,” katanya.

Menurutnya, BRT Trans Semarang sejauh ini salah kelola. Bahkan tidak ada pelayanan yang membuat rakyat nyaman. ”Saya sendiri pernah naik BRT dalam kondisi AC mati. Sehingga udara di dalam bus sangat panas. Nah, ini bagaimana kualitas pelayanan dan kenyamanannya. Menurut saya, ini salah kelola. Sebab, mereka menerima anggaran untuk biaya perawatan dari tahun ke tahun. Tetapi mereka tidak mampu memberikan pelayanan BRT secara maksimal,” ujarnya.

Salah satu perusahaan konsorsium selaku pengelola BRT Trans Semarang, PT Matra Semar, Bambang Pranoto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang belum berkenan memberi penjelasan keterangan terkait profesionalitas pengelolaan BRT di Kota Semarang, maupun persoalan sewa-menyewa armada bus hibah tersebut. ”Maaf saya belum bisa berkomentar,” katanya.

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, skandal BRT ini seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi dinas-dinas lainnya. Dengan adanya kejadian ini, setidaknya dinas-dinas lain jangan sampai melakukan coba-coba. ”Ini pelajaran untuk semua instansi, karena hal seperti ini selalu disorot,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, sistem penggajian di BRT Trans Semarang juga perlu dilakukan pembenahan. Ia mencontohkan DKI Jakarta untuk dapat dijadikan referensi. Bukan masalah tinggi rendahnya gaji, namun pola pemberian tunjangan. ”Perlu ditata kembali. Baik sistem kelembagaannya dan SDM BRT Trans Semarang, sehingga kalau jadi BUMD, bisa lebih profesional. Kalau PT kan, dia terpancang pada alokasi anggaran,” katanya.

Seperti pernah diberitakan Jawa Pos Radar Semarang, sejumlah skandal menerpa Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang UPTD Terminal Mangkang.  Yang pertama, laporan pencurian 32 ban serep armada BRT di Terminal Mangkang. Kedua, kasus penggelapan lampu dan spion orisinil armada BRT yang diduga telah diganti di karoseri. Dan, yang ketiga dugaan tindak korupsi oleh oknum BLU Trans Semarang yang menyewakan 8 unit armada BRT tanpa izin. Delapan armada bus hibah Kementerian Perhubungan RI itu disewa pihak lain untuk dioperasionalkan pada koridor III rute Pelabuhan Tanjung Emas-Akpol dan koridor IV rute Cangkiran-Stasiun Tawang. Bus disewakan selama dua bulan mulai September hingga Oktober 2016 dengan nilai sewa sebesar Rp 200 juta. (mha/amu/sga/zal/aro/ce1)

spot_img

Latest news

Related news