31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Presensi Online Baru Efektif Tahun Depan

SEMARANGDatabase presensi online atau e-kinerja yang tengah dirintis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng harus dimodifikasi pasca penggabungan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Sebab, seiring perubahan tersebut, nomenklatur pegawai ikut berubah, lantaran ada mutasi beberapa pejabat yang pindah SKPD. Belum lagi tambahan aparatur sipil negara (ASN) dari pemkab/pemkot yang kini di bawah kewenangan Pemprov Jateng.

Kepala BKD Jateng, Mohamad Arief Irwanto menjelaskan, hingga saat ini sistem presensi online belum bisa diterapkan di semua SKPD. Selain terkendala infrastruktur IT di beberapa SKPD, presensi online juga terganjal perubahan nomenklatur.

”Di 2017 ini, jumlah ASN pemprov bertambah menjadi 46 ribu dari 16 ribu. Tambahan pegawai itu merupakan dampak dari alih kewenangan dari pemkab/pemkot ke pemprov, sesuai amanat UU,” ucapnya, Senin (16/1).

Dijelaskan, pegawai limpahan dari pemkab/pemkot yang masih bertugas di daerah, belum dipastikan bisa dipantau presensi online. Termasuk guru SMA/SMK yang kini berada di bawah payung Pemprov Jateng. ”Ada keterbatasan infrastruktur IT termasuk jumlah alat. Ada 592 sekolah yang tersebar di kabupaten/kota,” bebernya.

Arief menargetkan, hingga penghujung 2017 mendatang, proges penerapan presensi online bisa mencapai 80 persen. ”Nanti di 2018, semua SKPD sudah bisa menerapkan sistem ini,” imbuhnya.

Seperti diketahui, presensi online merupakan mesin pencatat kehadiran ASN menggunakan sidik jari yang bisa dipantau langsung dari desktop BKD. Hasil pencatatan sudah secara otomatis terdata secara akumulasi semua personel. Lewat sistem itu, kinerja semua PNS akan terpantau secara detail. Terutama dari sisi ketepatan waktu kerja.

Hal ini menjadi salah satu hal penting bagi ASN yang bertugas di bagian pelayanan. Semua tindak indisipliner ASN terekam pada sistem presensi online yang berakibat pada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Sementara itu, sembari menunggu sistem presensi online diterapkan di seluruh SKPD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan terus menggelar inspeksi mendadak (sidak) terkait kedisiplinan jam kerja ASN. Beberapa waktu lalu, mereka memergoki ada empat personel Dinas Kesehatan Jateng yang tidak disiplin. Yaitu berangkat terlambat dan tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Kepala Satpol PP Jateng, Sinoeng N Rachmadi menjelaskan, sidak ini merupakan bagian dari upaya membudayakan kedisiplinan di lingkungan ASN pemprov. Disiplin bukan hanya mengikuti apel pagi saja, juga melaksanakan tugas secara tuntas. ”Kami akan terus melakukan sidak dengan target di sejumlah kantor dinas dan pusat layanan masyarakat, secara random,” tegasnya.

Langkah penegakan kedisiplinan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP sesuai ketentuan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Bahwa Satpol PP menjadi bagian dari penegak kedisiplinan ASN. Landasan aturannya, sudah dibubuhkan dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan juga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2016 tentang hari dan jam kerja, serta penilaian kinerja secara elektronik. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news