31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

Penataan SOTK Berpotensi Konflik

SEMARANG – Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemprov memunculkan potensi masalah baru. Hal tersebut terkait beberapa alih kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga pemprov mendapat limpahan ratusan PNS dari pemkab/pemkot yang belum tahu akan ditempatkan di mana.

Ini di antaranya terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng. Jumlah pegawai DLHK Jateng bertambah 860 PNS hasil limpahan dari pemkab/pemkot sejak diberlakukannya SOTK baru, mulai awal Januari lalu.

Kepala DLHK Jateng, Sugeng Riyanto menjelaskan, sebenarnya ada 873 pegawai limpahan. Tapi berkurang 13 pegawai karena ada 3 pegawai yang meninggal dunia, 8 pegawai pensiun, dan 2 pegawai yang dianulir karena tidak berminat dipindahtugaskan. Ke-860 pegawai tersebut, 32 di antaranya dulunya merupakan kepala bidang, 123 pegawai eselon IV, 528 pegawai penyuluh, dan sisanya pegawai fungsional. ”Di antaranya bahkan ada PNS eselon. Ini berpotensi konflik,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD Jateng beberapa waktu lalu.

Sugeng menambahkan pihaknya berusaha tidak memutasi pegawai ke tempat yang jauh dari domisili. Rencananya, limpahan pegawai tersebut akan disebar ke unit pelaksana teknis (UPT). Dengan begitu, antara pegawai lama yang asli dari pemprov, tidak bentrok dengan pegawai limpahan karena merasa digeser.

Total, ada 9 UPT di bawah DLHK Jateng. Yaitu Pati, Blora, Purwakarta, Semarang, Magelang, Kebumen, Pemalang, Tegal, dan Temanggung. ”Bagi pegawai limpahan, akan kami upayakan ngepos di UPT yang paling dekat dengan wilayah tempat mereka sebelum dilimpahkan,” ucapnya, Minggu (15/1).

Jika ditempatkan ke wilayah yang jauh dari domisili, dikhawatirkan kinerja pegawai justru menurun. Waktu kerjanya habis untuk perjalanan. Kondisinya pun kurang optimal karena saban hari melakukan perjalanan jauh. Dia mencontohkan, personel dari Pemkab Wonogiri, dimanfaatkan untuk mem-back up pembangunan kehutanan di wilayah setempat.

”Kalau soal kantor, akan kami atur dulu. Yang penting, mereka (para pegawai di daerah), bisa melakukan tupoksinya sebagai kepanjangan tangan pemprov. Lagi pula, mereka lah yang tahu persis kondisi di masing-masing daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip, M. Yulianto menegaskan, salah satu dampak dari alih kewenangan, termasuk personel dari pemkab/pemkot ke pemprov yang paling terasa bagi pegawai adalah soal mutasi. Meski sudah berjanji siap ditugaskan di mana pun, keguncangan tetap membayangi PNS. Apalagi, biasanya di masa transisi, konteks kepastian mutasi masih belum jelas.

Dia menilai, mutasi ini menuntut kapasitas manajerial gubernur. Bagaimana menempatkan pegawai di wilayah yang tepat, tanpa mengurangi produktivitas. ”Biasanya, kalau dimutasi, semangat kerja akan berkurang. Otomatis, produktivitas juga menurun,” ucapnya.

Keguncangan pegawai juga muncul karena perubahan jabatan atau posisi. Termasuk hak seperti fasilitas kerja dan perolehan TPP. Pasti beda dari ketika mereka masih mengabdi di pemkab/pemkot. ”Sekarang, semua sudah di bawah kewenangan pemprov. Kepastian-kepastian ini harus segera diberikan,” tegasnya. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news