34 C
Semarang
Rabu, 21 April 2021

Hendi Warning Pejabat

spot_img
spot_img

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberi warning keras kepada para pejabat di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang coba-coba ’bermain’ atau memotong dana hibah.

Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi mengajak seluruh elemen masyarakat turut berperan mengawasi distribusi dana hibah maupun proses pembangunan yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Semarang. ”Masyarakat harus proaktif. Ketika menerima anggaran tidak sesuai kuitansi, atau ketidaksesuaian dana yang diterima, silakan melapor kepada saya. Bisa juga melaporkan kepada kawan-kawan di kepolisian,” tegas Hendi.

Dia juga memberi peringatan keras kepada para pejabat Pemkot Semarang agar jangan sampai melakukan pemotongan hibah maupun anggaran pembangunan. Selain itu, Hendi meminta agar masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pembangunan fisik yang dikerjakan oleh pemkot. ”Misalnya ketebalan pembangunan jalan tidak sesuai perencanaan, silakan melapor. Pasti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat untuk melakukan pemeriksaan,” bebernya.

Saat ini, kata Hendi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kota Semarang 2017 telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, yakni senilai Rp 4,4 triliun. ”Saya meminta seluruh dinas segera melaksanakan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Kami sudah penuhi komitmen pembahasan anggaran dengan dewan tuntas sebelum Desember lalu. Sekarang tinggal kewajiban dari kawan-kawan pejabat Pemkot Semarang untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disepakati oleh Pemkot dan DPRD,” katanya.

Lebih lanjut, beberapa hal yang dalam waktu dekat harus diselesaikan, adalah penempatan staf, surat keputusan pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan kuasa pengguna anggaran. ”Targetnya, Januari semua harus klir. Diharapkan, agar proses pelelangan rencana kerja dapat dimulai awal Februari,” ujar dia.

Dikatakannya, tahun ini, anggaran tertinggi berada di Dinas Pendidikan Kota Semarang, yakni sebanyak 26 persen dari APBD Kota Semarang Rp. Setelah itu disusul Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan Dinas Penataan Ruang.

Senada, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi meminta agar semua elemen masyarakat turut mengawal dan memberi pengawasan. Sebab anggaran Rp 4,414 triliun tersebut cukup besar. ”Jangan sampai anggaran tersebut tidak tepat sasaran ataupun terjadi penyelewengan anggaran,” katanya.

Lebih lanjut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu menjalankan tugas secara serius, dan anggaran bisa terserap untuk kebutuhan masyarakat. ”Pembangunan-pembangunan yang sempat tertunda agar segera dipikirkan,” katanya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan sejauh ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Salah satu di antaranya adalah kekurangan guru akibat terus bertambahnya jumlah guru pensiun. Sehingga untuk menambal kekurangan guru tersebut melibatkan tenaga kontrak sembari menunggu kebijakan perekrutan CPNS dari pemerintah pusat. ”Sedikitnya ada 2.532 tenaga kontrak, digaji oleh Pemkot Semarang sesuai dengan UMK,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa menyebut data jumlah kekosongan guru akibat pensiun tersebut. Sebab, jumlahnya terus bertambah setiap bulan. ”Setiap bulan ada guru pensiun. Jadi jumlah total belum diketahui. Maka kami masih melakukan pendataan,” katanya. (amu/ric/ce1)

spot_img

Latest news

Related news