31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Tiga Fraksi DPRD Kendal Mengalah

KENDAL– Tiga fraksi dari parpol pemenang Pilkada Kendal 2015 tidak mendapatkan jatah posisi penting dalam alat kelengkapan dewan di DPRD Kendal. Ketiga parpol tersebut, yakni Partai Gerindra, PKS dan Partai Golkar. Ketiganya mengaku mengalah demi kepentingan rakyat dan situasi perpolitikan Kendal agar kondusif.

Secara resmi alat kelengakapan dewan di DPRD Kendal telah resmi dibentuk dalam rapat paripurna, Jumat (13/1). Nama-nama yang menempati jabatan ketua hampir seluruhnya dari fraksi partai oposisi.

Untuk Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus)  diketuai Prapto Utono (PDIP), Sakdullah (PAN) dan Muhammad Makmun (PKB). Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) diketuai Tri Purnomo (PDIP), dan Helmi Ashbara (Hanura). Sedangkan untuk Badan Kehoramatan,  Ketua dijabat Aminudin (PAN) dan Ihwan (Demokrat)

Untuk alat kelengkapan komisi-komisi, Ketua Komisi A Sholihin (Partai Demokrat), Ketua Komisi B Muhammad Tohir (PPP), Ketua Komisi C Nashri (PAN) dan Ketua Komisi D Akhmad Suyuti (PDIP).

Dari komposisi tersebut yang paling banyak mendominasi dalam jabatan penting di alat kelengkapan dewan adalah PDIP. Yakn,i di Banggar, Bamus, Badan Pembentukan Raperda. Disusul PAN dalam posisi Badan Kerhormatan dan Ketua Komisi C.

Menanggapi hal tersebut, Rubiyanto dari Fraksi PKS mengaku mengalah meski fraksinya tidak mendapatkan posisi penting. Hal itu lantaran fraksinya dan dua fraksi (Gerindra dan Golkar) komitmen atas kesepakatan awal yang disepakati bersama oleh Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono. “Yakni pembentukan alat kelengkapan dewan ini didasarkan kebersamaan seluruh anggota dewan,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKS, Sulistyo Aribowo. Telah disepakati adanya perubahan penjadwalan di bamus untuk pengusulan nama-nama anggota dewan di alat kelengkapan dewan. “Jadi, ada penjadwalan ulang pada Kamis (12/1). Atas hal tersebut, kami telah mengirimkan surat ke Setwan bersama Fraksi Gerindra, Golkar dan PKB,” jelasnya.

Atas adanya penjadwalan ulang itulah, dari fraksi PKS tidak hadir dalam paripurna pengusulan nama-nama alat kelengkapan dewan. “Tapi ternyata ada perubahan tanpa melalui pemberitahuan ke PKS jika ternyata rapat paripurna tetap berlangsung pada Kamis (12/1),” katanya.

Rubiyanto menambahkan, pihaknya bisa saja mem-PTUN-kan  putusan tersebut. Sebab, dari PKS tidak mengusulkan nama-nama. Tapi dalam rapat justru anggota PKS masuk ke komisi-komisi terdahulu.

“Tapi setelah melalui pertimbangan, kami dari fraksi PKS menerima. Meskipun kami mengetahui pembagian alat kelengkapan dewan ini syarat kepentingan politik,” ujarnya.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, mengaku, mengambil langkah diskresi untuk penyelamatan. Tiga fraksi yang tidak mengusulkan nama-nama anggotanya akhirnya pimpinan dewan bersama pimpinan fraksi mengambil langkah untuk menempatkan para anggota dewan di tiga fraksi tersebut sesuai komisinya terdahulu. Pasalnya dalam rapat paripurna telah memenuhi kuorum. Yakni, dari 44 anggota dewan yang hadir ada 32. “Yang hadir sudah 2/3, jadi sudah dianggap sah. Apalagi paripurna adalah forum tertinggi di DPRD,” tandasnya. (bud/aro)

Latest news

Related news