31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

Pengajuan Nama Tunggu Pengesahan DPP

KENDAL—Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini belum mengusulkan nama Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan almarhum Taufiqullah, anggota DPRD Kendal yang meninggal beberapa waktu lalu lantaran sakit.

Pasalnya, hingga kini parpol berlambang Ka’bah kepengurusannya belum disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sehingga sampai saat ini belum ada satu namapun yang diusulkan ke DPRD Kendal.

Ketua DPC PPP Kendal terpilih, Muhamad Mustamsikin mengaku hingga kini kepengurusannya belum secara resmi disahkan oleh DPP. Pihaknya masih menunggu kepastian terkait kapan akan dilantik. “Sehingga kami belum bisa mengusulkan nama PAW ke DPRD Kendal,” ujarnya, Kamis (12/1).

Sejauh ini pihaknya juga belum mendapatkan surat permohonan dari DPRD Kendal untuk mengusulkan nama PAW. Namun begitu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Setwan untuk mekanisme pengusulan PAW.

Terkait beberapa nama-nama yang akan menggantikan posisi Taufiqullah di DPRD Kendal, mantan Wakil Bupati Kendal itu mengaku sudah mengantongi beberapa nama, namun ia masih enggan membeber.“Kami belum tahu teknisnya dan prosedurnya. Makanya kami tidak akan sebutkan sekarang. Selain itu, kami juga musyawarahkan dengan pengurus di DPC PPP,” tambahnya.

Sementara, Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono sudah bersurat ke Ketua DPC PPP Kendal. Yakni DPC PPP melakukan penunjukkan PAW. Namun sejauh ini, pihaknya belum menerima usulan siapa yang akan menggantikan almarhum Taufiqullah.

Dijelaskannya, seusai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu. “Jadi Anggota dewan itu bisa di PAW kan jika, pertama karena meninggal dunia, kedua karena permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan ketiga karena diberhentikan,” katanya, kemarin.

Dalam proses PAW butuh waktu dan tahapan. Seperti verifikasi berkas terhadap calon penggantinya yang akan ditetapkan KPU Kabupaten.  Sedangkan mengenai prosedur pergantian antar waktu (PAW), sesuai peratuaran memang harus diusulkan oleh pimpinan partai politik setempat.“Jadi Parpol mengajukan usulan kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur. Selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterimanya usulan  pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian terlebih dahulu,” tuturnya. (bud/zal)

Latest news

Related news