31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

Dewan Minta Aset PT Luxindo Ditahan

SEMARANG – Karyawan PT Luxindo Semarang mengaku belum menerima gaji selama dua bulan terakhir. Perusahaan yang memproduksi kacamata tersebut dinilai tidak menaati aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perwakilan karyawan yang berjumlah puluhan mengadukan kondisi tersebut kepada Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Rabu (11/1).

Mereka minta DPRD Kota Semarang bisa menjembatani untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan. Tentunya untuk mencari solusi jalan terbaik agar nasib para karyawan yang menghidupi sanak keluarga tidak terkatung-katung.

Salah satu perwakilan karyawan PT Luxindo Semarang Agung Supriyanto mengatakan, dia bersama rekan-rekannya bermaksud memperjuangkan hak sebagai pekerja yang selama ini memeras keringat untuk perusahaan tersebut. Tetapi hasil peras keringat selama dua bulan ini malah justru tidak dihargai. Gaji tak dibayarkan. ”Gaji yang bermasalah sejak November dan Desamber. Untuk bulan November baru dibayar 80 persen,” katanya.

Dikatakannya, kondisi tersebut membuat semua karyawan resah. Padahal saat ini masih melakukan aktivitas pekerjaan. Sedangkan pihak manajemen perusahaan tidak ada kejelasan penyelesaian terkait masalah tersebut. ”Belum ada kejelasan sampai kapan akan dibayarkan,” katanya. ”Kami bertemu terakhir dengan HRD dalam sebuah meeting. Mereka hanya bisa menjanjikan akan diurus. Tetapi tidak ada kejelasan waktu sampai kapan,” tandasnya.

Mendapati aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi D Anang Budi Utomo bersama jajarannya, kemarin mendatangi PT Luxindo di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kendati demikian, upaya tersebut gagal karena tak satu pun perwakilan perusahaan yang berhasil ditemui. Anang hanya bertemu dengan sekuriti perusahaan. ”Kami tidak bertemu pihak manajemen. Di sana hanya bertemu petugas sekuriti,” kata Anang.

Dikatakannya, jika pihak manajemen PT Luxindo dipanggil tidak datang, maka pihaknya akan menemui pimpinan perusahaan. Komisi D akan membantu agar hak-hak karyawan PT Luxindo bisa diberikan. ”Agustus 2016 lalu, para pekerja sempat dirumahkan, kemudian dipekerjakan lagi. Mereka tidak gajian dua bulan. BPJS juga sudah distop. Mereka juga menunggu kepastian apakah di-PHK atau dipekerjakan lagi. Kalau memang di-PHK, tentunya harus mendapatkan hak pesangon sesuai dengan masa kerja, jabatan dan seterusnya,” bebernya.

Kebijakan PHK, lanjut dia harus melalui proses dan aturan yang berlaku. Di antaranya hak-hak normatif sebagai pemutusan hubungan kerja harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya pesangon dan Jaminan Hari Tua (JHT). ”Mereka boleh di-PHK, tetapi hak-hak tersebut harus dipenuhi. Termasuk pembayaran gaji selama dua bulan terakhir,” bebernya.

Anang mengaku akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan PT Lami Citra untuk mengecek lebih lanjut keberlanjutan perusahaan tersebut. ”Sebab, gedung yang digunakan tersebut ternyata menyewa. Paling tidak, mereka bisa menahan aset-aset milik perusahaan. Kami akan mendampingi para karyawan yang hak-haknya belum terpenuhi ini,” katanya. (amu/zal/ce1)

Latest news

Related news