31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Pastikan Tak Ada Biaya Siluman dalam Pelayanan

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengukuhkan 51 orang tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Semarang, Rabu (11/1). Dengan terbentuknya tim Saber Pungli, semua pola pelayanan pemerintah kepada masyarakat diharapkan tidak ada lagi biaya-biaya ’siluman’ yang tidak diprediksi alias pungli.

”Dengan begitu bisa dipastikan orang-orang luar daerah cenderung untuk tertarik melakukan investasi di Semarang. Semakin banyaknya investasi, maka diharapkan akan menaikkan angka ekonomi,” terang wali kota usai mengukuhkan Tim Saber Pungli di Ruang Lokakrida, Gedung Moch Ikhsan.

Pengukuhkan tersebut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, Forkompinda Kota Semarang dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Semarang.

Anggota Saber Pungli terdiri atas instansi Kodim 0733 BS/Semarang, Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Denpom IV/5 Semarang, Badan Intelijen Negara Perwakilan Jawa Tengah, Ketua DPRD, akademisi/ pakar, serta beberapa perangkat daerah Pemkot Semarang, seperti Inspektorat dan Bagian Hukum.

”Tim Satgas Saber Pungli ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungli dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemkot Semarang menaati peraturan tersebut,” terang wali kota.

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini meminta agar pengukuhan Tim Saber Pungli tidak dijadikan seremonial belaka. Tapi ini merupakan mandat, amanah dan kepercayaan dari masyarakat yang harus dikerjakan dengan profesionalitas, mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang dipantau oleh KPK terkait Korsupgahdik (Koordinasi, Supervisi, Pencegahan dan Penyelidikan) Pungli.

”Setelah ini segera lakukan sosialisasi tentang Saber Pungli sampai ke tingkat bawah, hingga kecamatan dan kelurahan. Percuma kalau pungli hanya diberantas yang di atas-atas atau institusi-institusi besar saja, sementara di kecamatan atau kelurahan budaya pungli tetap ada, meski nilainya kecil,” pintanya.

Wali kota membeber, pada 2016 lalu, ada 6 kasus pungli yang melibatkan kepala seksi, kepala bidang, dan dua lurah.

Hendrar Prihadi pun memberi sanksi tegas berupa pencopotan jabatan dan penurunan pangkat. Rata-rata pungli dalam pengurusan perizinan. ”Dengan terbentuknya Tim Saber Pungli ini saya tidak ingin ada lagi hal semacam itu lagi,” tegasnya.

Dikatakan wali kota, ada 8 bidang yang harus mendapat perhatian utama dalam pemberantasan pungli. Kedelapan bidang tersebut adalah bidang perizinan (IMB, HO), hibah dan bansos, kepegawaian (mutasi pegawai, promosi jabatan, kenaikan pangkat), pendidikan (pencairan BOS, dan juga pemotongan uang makan guru), dana desa (pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa), pelayanan publik (penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan di Samsat), pengadaan barang dan jasa (perencanaan pengadaan, penentuan pemenang), kegiatan lain yang memiliki risiko munculnya penyimpangan.

Ia menambahkan, Tim Satgas Saber Pungli tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari warga untuk memberantas pungli. ”Dengan cara masyarakat untuk mau dan berani melapor setiap tindakan pungli sekecil apa pun nilainya melalui website saberpungli.id, atau SMS nomor 1193 dan hotline telepon di nomor 193/ langsung lapor ke Pemkot Semarang,” ujar Hendi.

Wakapolrestabes Semarang AKBP Setijo Nugroho Hasto yang hadir dalam pengukuhan menyatakan segera menindaklanjuti pengukuhan Tim Saber Pungli ini dengan menggelar rapat internal, dan rencana sosialisasi di sejumlah bidang, baik pemerintahan maupun luar pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. ”Kita akan gencar sosialisasi tentang batasan-batasan gratifikasi. Mulai bidang pendidikan terkait penggunaan BOS, perizinan, hingga pelayanan publik. Kita tidak akan overlapping dengan institusi yang lain, seperti kejaksaan maupun inspektorat,” tandasnya. (zal/aro/ce1)

Latest news

Related news