33 C
Semarang
Rabu, 15 Juli 2020

Wilayah Miskin Perlu Digelontor CSR

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

SEMARANG – Pemprov Jateng mengimbau kepada seluruh perusahaan ikut mengintervensi daerah-daerah yang masuk dalam zona merah kemiskinan. Intervensi bisa dilakukan lewat program corporate social responsibility (CSR).

Pemprov telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada akhir Desember 2016 lalu. Melalui regulasi tersebut, pemprov mewajibkan seluruh perusahaan, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan swasta yang ada di wilayah ini untuk menyalurkan dana CSR.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) TJSLP Hendri Wicaksono menjelaskan, TJSLP dapat berupa pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, sumbangan, maupun promosi. Programnya harus dirancang oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian sosial yang dihadapi masyarakat.

Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi rakyat, keagamaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertanian. Selain itu perkebunan, serta kehutanan. Kemudian bidang peternakan, kelautan dan perikanan, energi baru terbarukan, kedaruratan, pendampingan umum, infrastruktur, dan bidang lain yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pihaknya pun mengimbau agar perusahaan yang akan melakukan CSR, jangan hanya digelar di ring satu atau sekitar kantor saja. ”Kami anjurkan ke daerah lain yang membutuhkan, terutama yang angka kemiskinannya masih tinggi,” ucapnya.

Dengan begitu, CSR bisa lebih optimal karena masyarakat benar-benar merasakan manfaat adanya perusahaan tersebut. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, TJSLP wajib dilakukan oleh perusahaan yang berstatus pusat, cabang, ataupun kantor operasional yang berkedudukan di wilayah Jateng.

Sementara untuk perusahaan skala mikro dan kecil cukup melaksanakannya sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan. Setiap penyaluran TJSLP juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga penyalurannya dapat terarah sesuai rencana kerja pemerintah daerah.

”Jadi nanti tiap perusahaan yang akan menyalurkan harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Data akan diberikan oleh pemerintah, sesuai dengan fokus pembangunan di kabupaten dan kota tersebut, misalnya soal kemiskinan,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Hasan Asyari mengatakan saat ini sektor kemiskinan sedang membutuhkan perhatian lebih. Jika hanya diintervensi pemerintah saja, progresnya akan cukup lambat. ”Dengan menggandeng perusahaan, diharapkan  mampu mendukung keterbatasan anggaran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan kemiskinan dan pengangguran di Jateng tidak bisa dituntaskan jika hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Perlu ada kepedulian dari pihak swasta terhadap kondisi lingkungannya. ”Maka soal kemiskinan itu, semuanya harus bareng-bareng, antara pemerintah dan swasta, dikeroyok bersama-sama,” katanya. (amh/ric/ce1)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

44.344 Warga Belum Punya e-KTP

BANJARNEGARA – Hingga kini, puluhan ribu penduduk Banjarnegara belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara Imam Kusharto Prayono mengatakan,...

Gagal Kerja di Kapal, Nyaman di Hotel

RADARSEMARANG.COM - BAGI Irene Noerma Izdijar, bekerja di hotel bukanlah cita-citanya setelah lulus sekolah. Mimpi dara kelahiran Solo 19 Juli 1995 ini, justru bekerja...

Partai Amanat Nasional Incar Sudirman Said

SEMARANG – Partai Amanat Nasional (PAN) mengincar tiga sosok untuk diusung dalam Pilgub Jateng, 2018 mendatang. Yakni petahana Ganjar Pranowo, mantan Menteri Desa, Pembangunan...

DPRD Jateng Baru Sahkan 11 Perda

SEMARANG – Menjelang akhir 2017, DPRD Jateng hanya mengesahkan 11 Peraturan Daerah (Perda). Padahal mereka punya 20 Raperda yang harus disahkan. Artinya, hanya ada...

Hancur di DKI, PDIP Masih Kuat di Jateng

SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah ’hancur’ di Pilgub DKI, tapi diprediksi di Pilgub Jateng 2018 mendatang, bakal tetap solid dan mendominasi. Pengamat...

Sudirman Belum Tentukan Pendamping

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Bakal Calon Gubernur Jateng, Sudirman Said belum juga menentukan pasangan yang akan diajak bertarung dalam Pilgub Jateng. Mantan Menteri ESDM tersebut...