SEMARANG – Pemprov Jateng mengimbau kepada seluruh perusahaan ikut mengintervensi daerah-daerah yang masuk dalam zona merah kemiskinan. Intervensi bisa dilakukan lewat program corporate social responsibility (CSR).

Pemprov telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada akhir Desember 2016 lalu. Melalui regulasi tersebut, pemprov mewajibkan seluruh perusahaan, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan swasta yang ada di wilayah ini untuk menyalurkan dana CSR.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) TJSLP Hendri Wicaksono menjelaskan, TJSLP dapat berupa pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, sumbangan, maupun promosi. Programnya harus dirancang oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian sosial yang dihadapi masyarakat.

Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi rakyat, keagamaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertanian. Selain itu perkebunan, serta kehutanan. Kemudian bidang peternakan, kelautan dan perikanan, energi baru terbarukan, kedaruratan, pendampingan umum, infrastruktur, dan bidang lain yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pihaknya pun mengimbau agar perusahaan yang akan melakukan CSR, jangan hanya digelar di ring satu atau sekitar kantor saja. ”Kami anjurkan ke daerah lain yang membutuhkan, terutama yang angka kemiskinannya masih tinggi,” ucapnya.

Dengan begitu, CSR bisa lebih optimal karena masyarakat benar-benar merasakan manfaat adanya perusahaan tersebut. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, TJSLP wajib dilakukan oleh perusahaan yang berstatus pusat, cabang, ataupun kantor operasional yang berkedudukan di wilayah Jateng.

Sementara untuk perusahaan skala mikro dan kecil cukup melaksanakannya sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan. Setiap penyaluran TJSLP juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga penyalurannya dapat terarah sesuai rencana kerja pemerintah daerah.

”Jadi nanti tiap perusahaan yang akan menyalurkan harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Data akan diberikan oleh pemerintah, sesuai dengan fokus pembangunan di kabupaten dan kota tersebut, misalnya soal kemiskinan,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Hasan Asyari mengatakan saat ini sektor kemiskinan sedang membutuhkan perhatian lebih. Jika hanya diintervensi pemerintah saja, progresnya akan cukup lambat. ”Dengan menggandeng perusahaan, diharapkan  mampu mendukung keterbatasan anggaran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan kemiskinan dan pengangguran di Jateng tidak bisa dituntaskan jika hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Perlu ada kepedulian dari pihak swasta terhadap kondisi lingkungannya. ”Maka soal kemiskinan itu, semuanya harus bareng-bareng, antara pemerintah dan swasta, dikeroyok bersama-sama,” katanya. (amh/ric/ce1)