31 C
Semarang
Minggu, 9 Mei 2021

Gaji Guru SMA/SMK Terlambat

KENDAL—Pengambilalihan kewenangan sekolah SMA/MA dan SMK dari pemerintah daerah ke provinsi menyisakan sejumlah persoalan. Diantaranya penerimaan gaji yang sempat molor.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kendal, Sunarto mengatakan, gaji guru SMA/SMK bulan Januari sempat terlambat.  Namun para guru menyadari, molornya pembayaran gaji lantaran masa transisi atau peralihan dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi.

Dalam masa peralihan ini, SMAN 1 Kendal, kata Sunarto, menjadi transit informasi bagi semua pegawai yang membidangi sekolah SMA/SMK oleh Balai Pengendali Pendidikan (BPP).

Hal itu lantaran BPP yang ada baru di Kabupaten Semarang. Sedangkan BPP di Kendal belum memiliki kantor. Jadi semua informasi berkaitan SMA dan SMK di Kendal. ”Seperti soal gaji yang santer diberitakan tertunda,” akunya.

Sunarto mengatakan, sebenarnya tidak tertunda, namun karena libur panjang dan cuti bersama tahun baru sehingga gaji para guru belum diterima. “Nyatanya habis masuk kerja pertama, tanggal 6 (Januari) semua sudah terima gaji dan ditransfer ke rekening masing-masing sekolah dan guru,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Agus Rifai mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, jika sekolah SMA dan SMK, jadi kewenang pemerintahan provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya menangani SD dan SMP.

Dengan beralihnya pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi maka SMA/SMK berada dibawah naungan BPP. “BPP dibentuk di tiap karasidenan. BPP itu sama kewenangan seperti UPTD kalau di tingkat kecamatan. Jadi semua pegawai yang membidangi sekolah SMA/SMK muaranya ke BPP,” tandasnya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Sri Bagus Darmoyo mengatakan dengan beralihnya pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov itu, maka seluruh gaji kepegawaian dan aset sekolah SMA/SMK berlaih ke pemprov. Termasuk pengangkatan kepala sekolah, mutasi guru dan lainnya menjadi tanggungan pemerintah provinsi. “Semua proses perpindahan sudah selesai dilakukan pada Oktober 2016, bupati sudah menyetujui dan diserahkan kepada Gubernur Jateng,” tambahnya. (bud/zal)

Latest news

Related news