Sekolah Gratis SMA/SMK Kian Tak Jelas

  • Bagikan

”Memang dituntut keseriusan dari Pemprov Jateng, jangan sampai mengganggu proses pendidikan dan pelayanan siswa.” Ngasbun, Pakar dan Pengamat Pendidikan Kota Semarang

SEMARANG – Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) sejak 1 Januari 2017 lalu, menemui banyak kendala. Selain membebani anggaran pemprov untuk menggaji guru, sekolah gratis kian tak jelas nasibnya.

Humas SMAN 8 Semarang, Mohammad Johari mengakui hiingga saat ini belum ada kejelasan soal pendanaan. ”Pihak sekolah saat ini, masih menunggu kejelasan keputusan dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo terkait alih kewenangan yang dilakukan belum lama ini,” tuturnya.

Menurut informasi yang diterimanya, besaran pendanaan bagi SMA/SMK yang akan diterima lebih kecil dibandingkan saat kewenangan masih dipegang Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap biaya operasional sekolah dan program belajar mengajar menjadi terhambat.

”Sebelumnya biaya sekolah digratiskan, karena bantuan ataupun subdisi dari pemkot cukup besar. Kalau dari Pemprov Jateng belum tahu. Pastinya, kalau anggarannya lebih kecil, tentu operasional sekolah akan terganggu,” tandasnya.

Dirinya berharap akan ada solusi terkait pendanaan, sehingga siswa tidak akan dirugikan. Bisa jadi, jika besaran bantuan operasional kecil, kemungkinan akan ada ruang dari pihak sekolah untuk meminta partisipasi orang tua sebagai tambahan pembiayaan sekolah. ”Bisa saja itu terjadi, makanya harus ada solusi,” tuturnya.

Selain itu dengan adanya alih kewenangan, imbuhnya, dimungkinkan adanya mutasi guru dari kabupaten/kota satu ke kabupaten/kota lainnya di lingkup Jawa Tengah mengingat ruang dan lingkupnya yang sangat besar. ”Tapi aturannya belum ada. Namun mutasi itu bisa saja terjadi, untuk meningkatkan mutu pendidikan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Humas SMK N 8 Semarang, Ardan Sirajuddin. Pihak sekolah masih menunggu keputusan dari gubernur terkait regulasi. ”Saat ini masih menunggu, meski sebelumnya siswa sudah digratiskan. Kami juga belum tahu anggaran dari Pemprov Jateng berapa,” tuturnya.

Terkait gaji guru honorer, lanjutnya, tidak ada masalah. Sekitar 50 guru honorer yang ada di sekolahnya sudah mendapatkan haknya. ”Namun anggarannya dari mana belum tahu, masih ikut kota atau ditalangi oleh sekolah dulu,” ungkapnya.

Terkait belum jelasnya regulasi yang hingga kini belum turun, kata Ardan, bisa dimaklumi. Pasalnya lingkup peralihan kewenangannya lebih besar dari sebelumnya. ”Memang butuh proses, jadi ditunggu saja terkait pendanaan, mutasi ataupun gaji honorer,” tutupnya.

Sementara itu, pakar dan pengamat pendidikan Kota Semarang, Ngasbun menegaskan bahwa pengambilalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi itu memiliki niat baik, yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sayangnya masih meninggalkan beberapa kendala yang hingga kini belum klir.

”Sebelumnya hal-hal yang terkait proses pendidikan, perangkat, pendanaan, dan lainnya sudah beres. Selain itu, harus ada ada jaminan penyelenggaraan pendidikan lebih baik dari segala aspek. Contohnya proses penggajian honorer, mutu guru, dan mutu pendidikan jangan sampai mengalami kemunduran,” timpalnya.

Dari sisi siswa, imbuhnya, harus mendapatkan sistem akademik dan tenaga pengajar yang lebih baik pula dengan meningkatnya output siswa. Ia pun mendorong kendala-kendala yang ada saat ini bisa segera diselesaikan. ”Memang dituntut keseriusan dari Pemprov Jateng, jangan sampai mengganggu proses pendidikan dan pelayanan siswa,” paparnya.

Terkait lingkup yang lebih luas untuk mutasi guru khususnya yang sudah PNS, lanjutnya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih fleksibel dari peningkatan mutu pendidikan. Sementaranya negatifnya adalah jika mutasi terlalu jauh  akan berpengaruh terhadap proses pendidikan. ”Jadi harus ada pertimbangan khusus terkait mutasi ataupun pemerataan mutu pendidikan ini,” tambahnya.

Sementara untuk sekolah gratis yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, setelah diambil alih Pemprov Jateng, harus tetap dilakukan. Pihak provinsi harus bisa menganggarkan biaya pendidikan yang lebih besar agar sekolah gratis bisa terwujud.

”Ada dua kemungkinan, mungkin gratis kayak dulu ataupun bayar. Ini juga belum jelas. Jadi untuk meneruskan sekolah gratis bisa dianggarkan dari pos-pos atau anggaran pendidikan lainnya. Kalau tidak, jelas pihak sekolah akan mencari pendanaan lain dengan meminta orang tua untuk memberikan kontribusi,” tutupnya. (den/ida/ce1)

  • Bagikan