31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Amartha View Bantah Palsukan Dokumen

SEMARANG – PT PP Property Tbk selaku pengembang proyek Apartemen Amartha View (Payon Amartha) Permata Puri Ngaliyan, Kota Semarang, membantah tudingan pemalsuan dokumen persetujuan warga. Pengembang proyek apartemen gedung pencakar langit ini, menganggap tidak ada masalah apa-apa terkait warga.

Bahkan pihak pengembang mengklaim telah mengantongi semua persyaratan, baik berupa kajian dampak lingkungan maupun perizinan lain yang diperlukan. Sehingga saat ini, proses pembangunan tahap awal tetap berjalan. Tetapi pihak pengembang menjelaskan hanya ada dua tower atau dua gedung apartemen. Bukan tiga tower sebagaimana diberitakan sebelumnya.

”Kami mendapatkan rekomendasi izin hanya dua tower. Makanya, saya bingung membaca berita di koran kok ada tiga tower. Dari dua tower tersebut, diperkirakan hampir 800 kamar,” kata Project Director Amartha View dari PT PP Property, Siswadi Djamaludin, dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (10/1) kemarin.

Sejauh ini, katanya, polemik dengan warga terkait pembangunan apartemen Amartha View telah klir. ”Dulu memang ada penolakan dari warga. Sebenarnya telah terbahas panjang permasalahan yang dimaksud. Memang, setiap pembangunan apartemen di mana saja pasti ada pro dan kontra. Tetapi saya kira sudah klir,” katanya.

Siswadi menjelaskan, pada prinsipnya PT PP Property membangun proyek tersebut dengan didahului pemenuhan persyaratan. Baik kajian-kajian maupun perizinan yang membutuhkan waktu panjang.

”Kami mengikuti semua persyaratan yang ditentukan. Termasuk telah melakukan kajian lingkungan sesuai dengan tata ruang. Kami ikuti regulasi atau aturan main yang diberlakukan di Kota Semarang. Termasuk aturan Perda. Proses perizinan membutuhkan waktu satu tahun, sebelum akhirnya Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah keluar pada 7 November 2016,” katanya.

Jika IMB telah diterbitkan, kata dia, maka persyaratan lain, mulai dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin prinsip, Keterangan Rencana Kota (KRK), hingga Izin Gangguan (HO), secara otomatis telah dilakukan. ”Semua persyaratan-persyaratan itu satu paket. Sehingga kajian-kajian tersebut sudah dilakukan secara mendalam,” katanya.

Sedangkan permasalahan tuntutan warga, kata dia, telah dibahas sejak lama, baik melibatkan unsur kelurahan, kecamatan, hingga ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Di antaranya terkait masalah kebutuhan air bersih dan akses jalan utama yang digunakan untuk sirkulasi kendaraan proyek.

Proses pembangunan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Proses pembangunan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)

”Yang saya tangkap selama ini, terkait masalah air bersih. Nantinya, (Apartemen Amartha View) tidak menggunakan air tanah. Tetapi menggunakan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Ini sudah dibahas saat proses perizinan. Jadi PDAM juga dipanggil saat sidang membahas tata kota. Begitu pun pembahasan Amdal dipanggil. Kami memang sudah ada kesepakatan kerja sama dengan PDAM dalam mendukung pembangunan apartemen ini. Jadi tidak mengganggu (kebutuhan air bersih) yang sudah ada,” katanya.

Sedangkan untuk masalah akses, pihaknya mengaku masih mencari solusi. Sebab, terkait akses jalan utama saat ini hanya ada satu-satunya di Permata Puri. Tapi perlu diketahui, lanjut dia, Permata Puri tersebut merupakan pengembangan kawasan oleh PT PP Property sejak tahun 1995 silam.

”Jalan utama (di Permata Puri) itu dibuat untuk pengembangan. Jadi, semua aktivitas pengembangan di dalam areal Permata Puri tersebut tentunya memakai akses jalan utama tersebut. Itu dari dulu. Nah, sekarang kalau mau diminta untuk tidak lewat akses utama, tentu sulit terpenuhi dalam waktu dekat,” bebernya.

Selama ini, lanjut Siswadi, akses jalan yang bisa dilewati kendaraan dengan tonasi besar hanya jalan utama tersebut. Siswadi juga menegaskan, pihaknya akan meminimalisasi adanya gangguan lingkungan. Terutama yang dimungkinkan berkaitan dengan kepentingan warga.

”Soal akses jalan, dari awal memang sudah didesain seperti itu. Konstruksi maupun pengembangan ya menggunakan jalan itu. Kalau masalah aturan-aturan lain, pengembang harus mematuhi karena telah diatur di dalam undang-undang,” tegasnya.

Ditanya terkait tudingan tentang dugaan pemalsuan dokumen persetujuan warga, Siswadi membantah hal tersebut. ”Di BLH sempat disampaikan atau dimediasikan. Tapi saya kira itu bukan pemalsuan dokumen. Datanya saya juga nggak lihat. Mungkin saat penyajian (ada yang kurang pas), karena proses itu (persetujuan warga) kami pakai konsultan. Sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan ke dalam berita acara. Saya kira sudah klir,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya mengaku terbuka terkait informasi. Pihaknya juga mengaku tidak akan menutup akses komunikasi dan siap untuk melakukan dialog. ”Kami menjadi pengembang di sini sejak 1995. Jadi, sebelum warga tinggal, kami sudah memulai mengembangkan kawasan tersebut. Jadi, baik warga maupun pengembang wajib menjaga keharmonisan,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas proyek pembangunan Apartemen Amartha View tetap berjalan. Terlihat peralatan berat dan tiang pancang telah dioperasikan oleh para pekerja. Lokasi pembangunan tertutup rapat dengan pagar. Di depan lokasi pembangunan terlihat papan bertulis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 643/2017/BPPT/XI/2016 tertanggal 7 November 2016, pemilik PT PP Property Tbk, berlokasi di Jalan Prof DR Hamka KM 3 Ngaliyan Kota Semarang, dengan luas 36.878 meter persegi.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Meidi Kuswara mengatakan belum menerima laporan terkait perizinan Apartemen Amartha View (Payon Amartha) Permata Puri Ngaliyan, Kota Semarang. Sebelumnya, pihaknya pernah melakukan sidak di lokasi proyek pada Kamis (15/9/2016) lalu dan sempat meminta pengembang menghentikan aktivitas pekerjaan. Saat itu, pengembang diketahui belum memiliki IMB dan Amdal Lalin. ”Kalau masalah (perkembangan) perizinan terkait proyek tersebut, kami belum menerima laporan. Kalau terkait dampak infrastruktur pembangunan mungkin di Komisi C,” katanya. (amu/ida/ce1)

Latest news

Related news