31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Ratusan PKL Patung Kuda Digaruk

SEMARANG – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Ngesrep Timur Banyumanik, Kota Semarang, mulai dari Patung Kuda hingga dekat gerbang Kampus Undip Tembalang, digaruk habis oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Selasa (10/1) kemarin.

Para PKL kuliner tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2000. Di antaranya berjualan di trotoar jalan dan di atas saluran air. Ratusan PKL yang ditertibkan adalah kios-kios portabel, hingga warung tenda di atas trotoar dan saluran air. Penertiban berlangsung sejak pukul 09.00.

Kasi Trantib Satpol PP Kota Semarang, Marthen Stevanus Dacosta mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan sebanyak 100 personel dalam penertiban tersebut. ”Kami tertibkan PKL yang melanggar, mulai dekat Patung Kuda hingga dekat gerbang Kampus Undip,” kata Marthen, kemarin.

Dikatakannya, penertiban tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari karena banyaknya jumlah PKL. ”Hari ini (kemarin) baru ditertibkan hingga depan Kelurahan Sumurboto. Sisanya hingga dekat gerbang Undip akan dilanjutkan besok (hari ini, Red),” katanya.

Sebelum melakukan penertiban tersebut, pihaknya mengaku telah memberikan peringatan jauh-jauh hari. Tetapi faktanya masih banyak PKL berjualan. Dia memberikan kesempatan kepada para pedagang yang belum menyingkirkan barang-barang di lapak, agar segera dikosongkan. Jika tidak, barang-barang tersebut terpaksa akan disita dan diangkut menggunakan truk.

Pihaknya selama sosialisasi juga menggandeng pihak kelurahan dan kecamatan selaku pemangku wilayah. ”Termasuk setelah ditertibkan, nanti pihak kelurahan dan kecamatan yang melakukan pengawasan,” katanya.

Dijelaskan Marthen, trotoar merupakan fasilitas publik untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki dilindungi undang-undang. Sehingga, tidak diperbolehkan ada aktivitas jual beli di atas trotoar maupun saluran air. ”Ini juga bagian dari upaya penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2000. Ini juga berlaku untuk PKL di tempat lain,” katanya.

Selain menertibkan lapak berbentuk tenda yang bisa dibongkar-pasang, petugas juga menertibkan toko-toko yang memasang tenda semipermanen. Beberapa tenda ada yang dicor, maka petugas terpaksa melakukan pembongkaran. ”Semua yang melanggar harus ditertibkan,” imbuhnya.

Dalam penertiban PKL tersebut, sempat mendapat penolakan oleh sejumlah pedagang. Namun banyaknya jumlah petugas yang dikerahkan membuat para pedagang tidak bisa berbuat banyak. Salah satu pedagang, pemilik warung Bubur Ayam Pak Brewok, Yono mengakui telah dilakukan sosialisasi dan pemberitahuan. Namun rata-rata pedagang tetap berjualan, karena alasan kebutuhan. Termasuk dia. ”Kalau tidak jualan, kami harus makan apa,” katanya.

Ia juga mengakui keberadaan PKL tersebut berada di wilayah terlarang. Namun demikian, sejauh ini tetap digunakan karena dinilai tidak mengganggu lalu lintas. Apa boleh buat, ia harus mengikhlaskan tenda tempat mencari nafkah itu dibongkar petugas. ”Bisa bongkar pasang, sehingga tidak kesulitan,” imbuhnya.

Lain halnya, pedagang Heri, mengaku sangat menyayangkan penertiban tersebut berlangsung arogan dan tidak bijak. ”Saya tidak rela lapak untuk bekerja dibongkar oleh Satpol PP. Sedangkan mereka hanya membongkar tanpa memberikan solusi. Kami setiap hari juga membayar retribusi,” kata dia yang mengaku telah berjualan bubur sejak lima tahun lalu.

Menurutnya, permasalahan PKL tersebut seolah-olah seperti kejahatan yang harus diberantas. Justru para pedagang sangat berjasa dalam mendongkrak iklim perekonomian. Adanya para pedagang, justru mampu mengentaskan kemiskinan. Tetapi jika membongkar lapak-lapak pedagang tanpa solusi, justru itu menambah kemiskinan. ”Mestinya satpol ataupun pemerintah kota harus mencarikan solusi, bukan main bongkar begitu saja,” katanya. (amu/ida/ce1)

Latest news

Related news