31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

1.000 Guru Swasta Demo ke Jakarta

SEMARANG – Sekitar 1.000 guru swasta di Jateng bakal melakukan aksi demonstrasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan di Jakarta. Mereka menuntut haknya untuk diberikan karena guru-guru swasta tersebut sudah mendapatkan SK inpassing. SK tersebut merupakan sertifikasi untuk tunjangan bagi guru non PNS atau guru swasta.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, guru swasta tersebut bakal menuntut haknya dengan aksi pada 12 Januari mendatang. Sebab, meski sudah mengantongi SK inpassing, ternyata banyak yang belum mendapatkan tunjangan sejak 2011. Padahal, program inpassing merupakan komitmen pemerintah dan tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 43 Tahun 2014. ”Ini hak mereka, tetapi ternyata tidak diberikan. Fakta ini kami dapatkan setelah perwakilan guru swasta mengadu ke DPRD Jateng,” katanya.

Ia menambahkan, di Jateng setidaknya sudah ada sekitar 15 ribu guru swasta yang sudah mengantongi SK inpassing. Pada prinsipnya pemberlakukan inpassing bukan hanya sekadar urusan tunjangan semata. Tetapi ada hal yang krusial yaitu terkait dengan pengembangan profesi dan karier bagi para guru. Mengingat peran guru sangat strategis dalam mendorong terwujudnya pendidikan nasional. ”Ini sebenarnya program bagus, karena untuk mendapatkan SK inpassing juga tidak mudah. Karena harus sudah bersertifikasi, jadi sudah ada penyeleksian,” ujarnya.

Dewan mendesak agar pemprov bisa menjembatani untuk memperjuangkan hak-hak guru swasta di Jateng. Hal ini sangat penting, karena selama ini nasib dan kesejahteraan guru swasta belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah diminta memberikan hak yang sudah dijanjikan, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara guru swasta dengan guru PNS. ”Kan sudah ada aturannya yang jelas, masak tidak diberikan haknya. Guru sudah menjalankan kewajibannya, kami akan terus memperjuangkan,” tambah Ketua Komisi E DPRD Jateng, AS Sukawijaya.

Selain itu, pemprov juga didesak agar tidak menganaktirikan guru-guru swasta. Karena bagaimanapun juga perannya sama dengan guru-guru PNS. Ironisnya meski sudah mengabdi puluhan tahun, masih banyak yang hanya mendapatkan honor Rp 300 ribu-Rp 500 ribu. ”Sangat ironis, perbedaannya sangat jauh dengan guru PNS. Padahal mereka juga mengabdi untuk pendidikan di Jateng,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

Latest news

Related news