31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Tarif Naik, Layanan Diminta Ditingkatkan

SEMARANG – Pimpinan DPRD Jateng menilai banyak berita hoax yang meresahkan masyarakat terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dewan berharap kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan disertai peningkatan pelayanan kepada para wajib pajak.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan pimpinan DPRD Jateng ke Samsat Kota Magelang, Senin (9/1). Seluruh pimpinan DPRD Jateng ikut dalam kunjungan kerja itu. Yaitu Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, dan empat Wakil Ketua, Sukirman, Ferry Wawan Cahyono, Heri Pudyatmoko, dan Ahmadi. Mereka diterima Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng, Ihwan Sudrajat, Kepala UP3AD Kota Magelang, dan Kasatlantas Kota Magelang.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menganggap kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor tidak seheboh yang banyak diberitakan di media sosial. ”Dari 5 komponen yang ada, pajaknya sebenarnya tidak naik. Yang naik biaya pengurusan. Itu pun 5 tahun sekali,” katanya.

Dia mencontohkan, tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru dan perpanjangan untuk roda dua/tiga dari semula Rp 50 ribu, naik menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan untuk roda empat/lebih dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. Sementara pengesahan STNK yang semula gratis, kini dikenai biaya Rp 25 ribu (roda dua/tiga), dan Rp 50 ribu (roda empat/lebih).

Dia mencontohkan dengan aturan baru tersebut, perpanjangan STNK roda dua dengan tarif Rp 300 ribu akan menjadi Rp 325 ribu. Sedangkan roda empat jika tarif perpanjangannya Rp 2 juta-Rp 3 juta, akan dikenai tambahan biaya Rp 50 ribu. Dia menganggap banyaknya berita yang menyebutkan pajak kendaraan naik 300 persen merupakan hoax. ”Ini membuat heboh dan masyarakat menjadi resah. Padahal tadi saya lihat sendiri semuanya sudah normal. Antrean panjang wajib pajak juga tidak ada,” kata politisi PDIP ini.

Meski begitu, dia meminta kenaikan tarif tersebut disertai dengan peningkatan pelayanan petugas Samsat. ”Naik tidak masalah asalkan pelayanan diperbaiki. Prinsipnya harus mudah, murah, dan cepat. Tadi saya lihat sudah bagus. Wajib pajak hanya menunggu sekitar 10 menit,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menganggap kenaikan tarif pengurusan STNK tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hanya saja masyarakat banyak dibuat resah dengan maraknya berita bohong di media sosial. ”Akibatnya, banyak yang menganggap pajaknya naik 3 kali lipat. Padahal tidak,” imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dewan juga meminta Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng melihat dengan cermat potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan ke depan. Dia tak ingin tidak tercapainya target pendapatan pajak di 2016 terulang. ”Tadi kami lihat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah cukup optimistis dengan potensi pendapatan pajak kendaraan ke depan,” ungkapnya. (ric/ce1)

Latest news

Related news