31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

1.500 Warga Tolak Proyek Apartemen Payon View

SEMARANG – Sedikitnya 1.500 warga Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, resah menyusul dibangunnya Apartemen Payon View oleh pengembang PT PP Properti Tbk di kompleks perumahan padat penduduk tersebut. Rencananya, apartemen terdiri atas tiga tower yang masing-masing bangunan setinggi 23 lantai dengan kapasitas 800 kamar. Sehingga total diperkirakan sebanyak 2.400 kamar.

Proses pembangunan tahap awal yang dimulai sejak setahun lalu diwarnai penolakan warga. Sebab, pembangunan apartemen tersebut dianggap menimbulkan dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan. Warga menuding proses pembangunan apartemen tersebut sarat masalah. Mulai masalah perizinan, tidak melakukan kajian dampak lingkungan, hingga pemalsuan dokumen persetujuan warga. Bahkan perwakilan warga pernah mengadukan ke DPRD Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang, Satpol PP, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Namun upaya warga Perumahan Permata Puri menyetop proyek apartemen tersebut belum menuai hasil dan tanggapan serius. Sebab, pengembang proyek apartemen tidak menggubrisnya. Terbukti, hingga saat ini proses pembangunan apartemen tetap berjalan.

”Kami pernah mengadukan masalah ini kepada DPRD Kota Semarang, BLH, Satpol PP, bahkan wali kota. Saat itu, Pak Wali sempat memerintahkan untuk menunda izin. Tetapi, sampai saat ini, proses pembangunan tetap berjalan,” kata Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Permata Puri, Yulianto kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dikatakannya, proyek apartemen besar tersebut hingga kini telah mengakibatkan dampak lingkungan yang meresahkan warga perumahan setempat. Mulai dampak kebisingan, keamanan, dan ketidaknyamanan. Belum lagi, dampak jangka panjang yang diperkirakan bakal menambah berjubelnya penghuni di kawasan tersebut.

”Dampak yang saat ini sangat terasa adalah saat proses pembangunan, jalan utama kompleks perumahan dilintasi truk-truk dan alat berat bertonase lebih 50 ton,” keluhnya.

Yulianto menyebut, berdasarkan informasi yang didapatkan, untuk proses pendirian tiga bangunan apartemen tersebut masing-masing akan ditancapkan sebanyak 178 tiang pancang. Meski pembangunan akan dilakukan secara bertahap, setiap satu tiang pancang memerlukan empat truk mixer. ”Truk-truk tersebut melintas di depan rumah warga. Selain bising, juga membahayakan keselamatan,” katanya.

Selain itu, dampak jangka panjangnya juga sangat mengkhawatirkan. Misalnya, kebutuhan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk penghuni Perumahan Permata Puri saat ini baru terpenuhi 50 persen. ”Sebab, PDAM tidak mengalir penuh selama 24 jam. Setiap hari, warga harus bergiliran dalam penggunaan air. Atas kondisi itu, warga berinisiatif swadaya untuk membuat sumur bor air bawah tanah. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya jika tiga gedung apartemen tersebut telah dihuni,” ujarnya.

Dikatakan, tiga bangunan apartemen tersebut masih tahap pertama. Kabarnya, Apartemen Payon View berencana membangun tujuh tower dengan tiga tahap pembangunan. Menurutnya, jika apartemen berdiri di lokasi tersebut, maka dampak lingkungan jangka panjang akan adanya kerusakan lingkungan luar biasa. ”Jika mereka menyedot air tanah di Permata Puri, maka air tanah yang selama ini digunakan warga akan habis,” katanya.

Dikatakannya, proses pembangunan apartemen tersebut sejak awal bermasalah. Warga juga mempertanyakan keabsahan perizinan, mulai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Gangguan (HO), hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pengembang proyek Apartemen Payon View tersebut diduga juga memalsukan dokumen terkait persetujuan warga.

”Ada 60 data nama warga diklaim setuju atas pembangunan apartemen tersebut. Tetapi data itu palsu. Hal ini sudah diketahui oleh BLH, dan disuruh membuat lagi. Dalam Amdal perbaikan yang kedua juga demikian, ada 70 nama yang sebagaian besar bukan warga Perumahan Permata Puri. Melainkan menyebutkan nama pekerja proyek apartemen dan keluarganya,” ungkapnya.

Ditegaskannya, warga Perumahan Permata Puri dengan tegas menolak pembangunan Apartemen Payon View tersebut. Menurutnya, sejauh ini berbagai upaya mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan solusi berarti. Bahkan, kata dia, Sabtu (7/1) malam lalu, kurang lebih 1.500 warga perumahan Permata Puri Ngaliyan menggelar zikir bersama di halaman Masjid Permata Puri Ngaliyan, sebagai aksi keprihatinan sekaligus penolakan yang dilakukan secara damai.

Meski demikian, proses pembangunan Apartemen Payon View milik PT PP Properti Tbk ini tetap berjalan. ”Fakta di lapangan, pengembang saat ini telah melakukan kegiatan pengerjaan struktur pembuatan bor untuk fondasi. Kami merasa ditipu. Itu sama artinya mereka juga menipu pemkot dan wali kota,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, meminta agar pengembang Apartemen Payon View terbuka kepada warga. Bahkan jika benar tudingan warga bahwa pengembang memalsukan dokumen persetujuan warga, maka hal itu termasuk tindak pidana. ”Pengembang harus terbuka untuk menyelesaikan masalah. Jika benar memalsukan persetujuan warga, itu termasuk tindak pidana pemalsuan dokumen,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai dokumen pembangunan apartemen tersebut perlu dicek. Mulai dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin prinsip, Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Gangguan (HO), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

”Yang jelas semua persyaratan harus dipenuhi dulu. Sehingga rencana pembangunan apartemen tersebut bisa dilanjutkan. Tetapi jika berdasarkan kajian bahwa rencana pembanguan apartemen itu bermasalah, maka tidak boleh dilakukan. Apalagi bangunan tersebut berada di tengah lingkungan permukiman yang padat penduduk,” katanya.

Kajian-kajian terkait dampak lingkungan tersebut, kata dia, harus ada. Kajian terkait dampak jangka panjangnya seperti apa? Seandainya nanti menimbulkan gangguan, bentuknya gangguannya seperti apa? Termasuk cara penanganan gangguannya seperti apa? ”Sehingga tidak memunculkan masalah ke depan. Baik masalah yang berdampak terhadap penghuni apartemen tersebut maupun masyarakat di sekitarnya,” terangnya.

Menurutnya, setiap pembangunan tentu akan menimbulkan gangguan. Misalnya, saking banyaknya penghuni yang akan menetap di apartemen tersebut, sehingga nanti mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana masyarakat terganggu.

”Misalnya terkait fasilitas umum, seperti jalan raya, listrik dan air bersih, akan terganggu akibat banyaknya penghuni apartemen. Mengakibatkan kebisingan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan seterusnya. Makanya perlu dicek, UKL dan UPL, HO, dan seterusnya itu apakah sudah dilakukan atau belum,” katanya.

Pihaknya mengakui, hingga kini belum ada perda yang mengatur khusus pembangunan apartemen. ”Mungkin ke depan juga perlu dipikirkan perda apartemen. Kalau perda rumah susun sudah ada. Tetapi rumah susun untuk kepentingan mengatasi kebutuhan masyarakat tidak mampu. Sedangkan apartemen ini kan murni berorientasi bisnis,” tandasnya. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news