33 C
Semarang
Rabu, 5 Agustus 2020

Tak Diatur Pergub, Besaran SPP Bisa Gila-gilaan

Another

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan...

SEMARANG – Pemprov Jateng belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penetapan besaran SPP seiring peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov. Jika tidak segara ditetapkan, dikhawatirkan sejumlah sekolah akan menarik biaya sekolah gila-gilaan demi memberi gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sesuai upah minimun kabupaten/kota. Sebab, honor tenaga non-PNS tersebut tidak mendapat alokasi dari APBD 2017.

Melihat kekhawatiran tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, meminta agar pemprov segera mengeluarkan Pergub untuk menetapkan besaran SPP di seluruh SMA/SMK di Jateng. ”Ini harus diwaspadai agar tidak menimbulkan tarikan-tarikan yang tidak terkontrol oleh pihak sekolah,” ucap politikus yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Pusat ini.

Tarikan liar tersebut, lanjutnya, bisa berpotensi di sekolah swasta. Pasalnya, APBD 2017 pemprov tidak menyentuh SMA/SMK swasta karena sudah banyak tersedot untuk memberi tunjangan tambahan penghasilan (TPP) guru dan tenaga non pendidik di sekolah negeri.

Politikus PKB ini pun berharap pemprov bersikap adil. Tidak ada dikotomi antara SMA/SMK negeri dan swasta. ”Padahal, dulu konsepnya akan memperhatikan guru non PNS, sekolah swasta, sarana dan prasarana, hingga siswanya. Jadi, pemprov harus berkomitmen. Anggaran pendidikan dibagi secara proporsional,” katanya.

Dia merasa ada dilema dalam penganggaran ini. Sebab selama ini pemerintah menuntut sekolah swasta mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Setidaknya sama dengan alumnus sekolah negeri. Sementara kenyataannya sarana dan prasarana sekolah swasta tidak diperhatikan. Masih banyak yang belum memadai. Kesejahteraan guru juga masih banyak di bawah UMK.

”Masyarakat sudah maksimal dalam pembiayaan sekolah masing-masing. Jadi butuh suntikan kebijakan anggaran dari pemerintah untuk mendongkrak sarana prasarana sekolah,” ungkapnya.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Tukiman Taruno, menjelaskan, saat ini pemprov perlu segera menetapkan besaran SPP. Jika harus disusun lewat perda, dikhawatirkan akan memakan waktu cukup panjang, karena harus melewati banyak tahapan. ”Kalau Pergub kan bisa cepat,” bebernya.

Menurutnya, dalam masa transisi alih kewenangan ini, komunikasi antara pemkab/pemkot dan pemprov harus lebih intensif. Pemkab/pemkot jangan langsung melepas begitu saja. Sementara pemprov juga harus proaktif melakukan sinergi.

Sebab, selama ini ada sejumlah SMA/SMK yang membebaskan SPP. Jika tiba-tiba biaya gratis itu dihilangkan, pasti akan memunculkan protes dari orang tua siswa. ”Ini akan jadi problem luar biasa. Harus ada komunikasi antara pemkab/pemkot dengan pemprov soal sekolah gratis ini,” tegasnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku, saat ini tengah menggodok Pergub. Dia optimistis, minggu depan sudah bisa ditetapkan. ”Paling telat minggu depan. Nggak boleh lama-lama. Ini kan saatnya bayar sekolah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menjelaskan, penentuan besaran SPP saat ini tengah menghitung indeks kebutuhan masing-masing SMA/SMK di Jateng. Sebab, masing-masing sekolah punya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang berbeda. ”Nah, kami akan menghitung angka minimal dan angka maksimalnya,” cetusnya.

Terkait SMA/SMK yang bebas SPP ketika dikelola pemkab/pemkot, bisa jadi tidak akan gratis lagi. Dijelaskan Gatot, bebas SPP tersebut merupakan implementasi dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang dahulu diberikan langsung ke pemkab/pemkot.

”Kalau BOS kurang untuk membebaskan SPP, akan ditutup bupati/wali kota. Nah, sekarang ketika dikelola pemprov, mereka tidak punya kewenangan untuk nomboki. Jadi, nanti alokasi BOS itu akan kami atur lewat Pergub ini. Yang jelas BOS akan diutamakan untuk membantu siswa kurang mampu dulu,” katanya. (amh/aro/ce1)

Latest News

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

Arang Galang

Inilah jalan berliku itu. Tapi yang penting hasilnya: anak muda ini berhasil menjadi pengusaha. Bahkan jadi eksporter. Memang masih sangat kecil. Tapi arah bisnisnya...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

InBalance Manjakan Wanita di Hari Kartini

SEMARANG – Olahraga untuk sekadar bugar atau membentuk badan agar ideal sudah menjadi gaya hidup warga, terutama di perkotaan seperti Semarang. Sejumlah pusat kebugaran...

Kios Wonopolo Segera Dibagi

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Pembangunan pasar Wonopolo Kecamatan Dempet telah rampung. Saat ini tengah dilakukan sosialisasi pembagian kios atau lapak bagi pedagang. Sejak pasar dibangun,...

Bambang 1, Haryo 2 dan Khadziq 3

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG - Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Temanggung Pilkada 2018 di Pendopo Pengayoman Temanggung, Selasa (13/2) yang digelar...

Sejumlah Desa Mulai Kering

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang di Minggu ketiga Juni ini mulai melakukan droping air bersih di beberapa titik di...

Petani di 13 Daerah Belum Terdata

SEMARANG - Keinginan Pemprov Jateng untuk segera merealisasikan program kartu tani sepertinya sulit terwujud. Sebab, saat ini jumlah petani di 13 kabupaten/kota masih belum...

Makanan Tradisional, Inspirasi Siswa Cinta Budaya

RADARSEMARANG.COM - PROVINSI Jawa Tengah yang terdiri atas 35 kabupaten dan kota banyak ditemui kuliner khas. Hampir di setiap daerah memiliki kuliner khas, berupa...