31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Satgas Saber Pungli Belum Terbentuk

UNGARAN – Hingga minggu ini, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) wilayah Kabupaten Semarang belum terbentuk.

Menurut Bupati Semarang, Mundjirin, waktu penyiapan pembentukan satgas bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) mengacu PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Di sini memang belum terbentuk. Kemarin saya membentuk panitia konflik sosial, sudah selesai, ada surat dari Mendagri untuk segera bentuk Satgas Saber Pungli. Saat kita dapat surat itu, kita menghadapi mutasi-mutasi,” ungkap Mundjirin, Minggu (8/1).

Meski belum terbentuk, namun Mundjirin mengaku draft SK Bupati yang akan menjadi payung hukum pembentukan dan tugas Satgas Saber Pungli sudah siap. “Ini saya sudah instruksikan, diskusi dengan Pak Sekda untuk bentuk. Mudah-mudahan minggu ini SK-nya sudah keluar,” katanya.

Akhir 2016 lalu merupakan batas akhir pembentukan Satgas Saber Pungli untuk semua daerah di Indonesia. Namun hingga kini pembentukann di Kabupaten Semarang tak kunjung dilakukan.

Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, membenarkan draft SK Satgas Saber Pungli sudah tersusun, tinggal mengesahkan dan mengundangkan di lembaran negara.

“Sudah di Bagian Hukum. Malah sekarang sudah naik, tinggal mengesahkan dan mengundangkan. Dua hari lalu (draft) sudah saya paraf,” kata Sekda yang akrab disapa Soni itu.

Dalam draft tersebut, Bupati Semarang dan Kapolres Semarang akan didapuk sebagai penanggungjawab. Ketua Satgas dipercayakan ke Wakapolres Semarang dibantu Inspektur di lingkungan Pemkab Semarang sebagai wakilnya. “Anggotanya gabungan, di antaranya dari dua instansi itu (pemkab dan polres). Di situ ada Asisten I Setda, unsur inspektorat hingga reskrim,” tutur Soni.

Terkait tugas dari anggota satgas nantinya akan dibagi per seksi sesuai dengan kewenangan masing-masing. “Ada yang pencegahan sampai penindakan,” katanya. Terkait tugas pencegahan lebih banyak ditangani anggota satgas dari unsur pemerintahan.

Salah satu hal yang akan dicermati adalah kesesuaian regulasi dengan kondisi terkini di masyarakat. Salah satu contoh adalah persoalan tarif parkir. Realita di lapangan, juru parkir menarik Rp 1.000 untuk motor dan Rp 2.000 mobil. “Kemarin sudah kita lihar perdanya Rp 500 untuk motor dan Rp 1.000 untuk mobil. Ini contoh aturan-aturan yang mungkin akan dievaluasi, belum mengikuti perkembangan terkini. Kalau memang tidak sesuai kita cabut. Kalau ada perilaku yang tidak benar, ya kita larang. Diingatkan tetap ndablek ya disanksi,” tegasnya.

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kabupaten Semarang, Husein Abdullah, mendesak Pemkab Semarang segera merealisasikan pembentukan Satgas Saber Pungli sesuai instruksi pemerintah pusat. Apalagi wilayah Kabupaten Semarang marak dengan kegiatan pungli maupun perilaku koruptif lain.

“Pungli atau perilaku koruptif di Kabupaten Semarang ini sudah menjadi rahasia umum. Sudah minim inovasi pembangunan, kalah dengan daerah lain, masih juga belum ada Satgas Saber Pungli, tentu ini jadi ironi dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah,” katanya. (ewb/aro)

Latest news

Related news