31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

Wawali Geram, Panggil Pengelola Trans Semarang

SEMARANG – Terungkapnya kasus 8 bus bantuan hibah Kementerian Perhubungan RI yang disewakan tanpa izin oleh pengelola Badan Layanan Usaha (BLU) Trans Samarang, membuat Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu geram. Sebab, 8 bus tersebut disewakan senilai Rp 200 juta yang dianggap sebagai praktik korupsi.

Dia menegaskan, Senin (9/1) hari ini, ia memanggil tim Trans Semarang untuk dimintai keterangan kronologi kasus tersebut. ”Senin besok (hari ini, Red), saya panggil Trans Semarang. Saya akan kumpulkan tim Trans Semarang,” tegas Hevearita kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (8/1).

Namun terkait kasus dugaan korupsi tersebut, Mbak Ita –sapaan akrabnya— menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. ”Kan sudah diketahui sekarang sedang ditangani oleh Polrestabes Semarang. Tunggu hasil penyelidikannya. Kalau sudah selesai, nanti Pak Kapolrestabes (Kombes Abiyoso Seno Aji) akan menyampaikan ke Pak Wali (Wali Kota Hendrar Prihadi),” katanya.

Mbak Ita menegaskan, bus hibah tersebut tidak boleh disewakan. Apalagi proses perizinan armada bus tersebut belum keluar. Sehingga bus hibah belum bisa dioperasionalkan.

”Tidak diperbolehkan, karena armada tersebut kan jelas untuk digunakan koridor lainnya. Seperti yang dilaporkan ke Pak Wali bahwa proses perizinan armada tersebut belum keluar dari kepolisian,” ujarnya.

Apakah pihak ketiga selaku pihak yang mengoperasionalkan Koridor III dan IV dan menyewa bus hibah tersebut akan diberikan sanksi? Mbak Ita mengaku akan mencari tahu terlebih dahulu terkait bagaimana masalah itu bisa terjadi. ”Nanti tunggu hasil koordinasi, baik penyelidikan dari kepolisian. Semua nanti Pak Wali yang memutuskan,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Tri Wibowo, mengatakan, pihaknya mengaku masih melakukan penanganan terkait 8 bus hibah yang disewakan tanpa izin tersebut. ”Masih ditangani. Tapi kami belum mengetahui perkembangan terbaru,” katanya.

Apakah bus hibah tersebut disewakan untuk ’menambal’ kekurangan BRT Koridor III dan IV itu diketahui Dishub Kota Semarang? Tri Wibowo mengaku tidak mengetahui seluk-beluk kasus tersebut. ”Itu terjadi tahun lalu. Sedangkan saya sendiri kan (pejabat) baru. Jadi, kami tidak tahu,” kilahnya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, menegaskan, tidak hanya Kepala BLU lama yang harus bertanggung jawab, tetapi pihak ketiga selaku pengelola Koridor III dan IV harus bertanggung jawab. Menurutnya, berbagai masalah pengelolaan BRT yang selama ini terjadi merupakan bukti bahwa pihak ketiga tidak mampu mengoperasionalkan BRT. ”Mereka melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur). Ini juga menunjukkan mereka belum siap mengelola BRT. Armada saja kekurangan,” katanya.

Sementara terkait hilangnya puluhan 32 ban serep bus BRT, penyidik Polrestabes Semarang telah memeriksa enam orang. ”Yang pasti sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Karena namanya maling, belum ada yang ngaku,” ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji.

Namun demikian, Abiyoso menegaskan akan terus berupaya mengungkap kasus tersebut hingga terkuak para pelakunya. ”Kalau saya monggo-monggo aja, tapi saya tidak akan tinggal diam. Artinya, segala pintu masuk siapa sesungguhnya yang mengambil ban ini pasti akan ketahuan,” tegasnya.

Abiyoso sendiri enggan membocorkan enam saksi yang telah diperiksa penyiik Polrestabes Semarang. ”Saksi sudah ada enam orang, ada orang luar dan ada orang dalam,” ucapnya. (amu/mha/aro/ce1)

Latest news

Related news