31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Tak Diatur Pergub, Besaran SPP Bisa Gila-gilaan

SEMARANG – Pemprov Jateng belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penetapan besaran SPP seiring peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov. Jika tidak segara ditetapkan, dikhawatirkan sejumlah sekolah akan menarik biaya sekolah gila-gilaan demi memberi gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sesuai upah minimun kabupaten/kota. Sebab, honor tenaga non-PNS tersebut tidak mendapat alokasi dari APBD 2017.

Melihat kekhawatiran tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, meminta agar pemprov segera mengeluarkan Pergub untuk menetapkan besaran SPP di seluruh SMA/SMK di Jateng. ”Ini harus diwaspadai agar tidak menimbulkan tarikan-tarikan yang tidak terkontrol oleh pihak sekolah,” ucap politikus yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Pusat ini.

Tarikan liar tersebut, lanjutnya, bisa berpotensi di sekolah swasta. Pasalnya, APBD 2017 pemprov tidak menyentuh SMA/SMK swasta karena sudah banyak tersedot untuk memberi tunjangan tambahan penghasilan (TPP) guru dan tenaga non pendidik di sekolah negeri.

Politikus PKB ini pun berharap pemprov bersikap adil. Tidak ada dikotomi antara SMA/SMK negeri dan swasta. ”Padahal, dulu konsepnya akan memperhatikan guru non PNS, sekolah swasta, sarana dan prasarana, hingga siswanya. Jadi, pemprov harus berkomitmen. Anggaran pendidikan dibagi secara proporsional,” katanya.

Dia merasa ada dilema dalam penganggaran ini. Sebab selama ini pemerintah menuntut sekolah swasta mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Setidaknya sama dengan alumnus sekolah negeri. Sementara kenyataannya sarana dan prasarana sekolah swasta tidak diperhatikan. Masih banyak yang belum memadai. Kesejahteraan guru juga masih banyak di bawah UMK.

”Masyarakat sudah maksimal dalam pembiayaan sekolah masing-masing. Jadi butuh suntikan kebijakan anggaran dari pemerintah untuk mendongkrak sarana prasarana sekolah,” ungkapnya.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Tukiman Taruno, menjelaskan, saat ini pemprov perlu segera menetapkan besaran SPP. Jika harus disusun lewat perda, dikhawatirkan akan memakan waktu cukup panjang, karena harus melewati banyak tahapan. ”Kalau Pergub kan bisa cepat,” bebernya.

Menurutnya, dalam masa transisi alih kewenangan ini, komunikasi antara pemkab/pemkot dan pemprov harus lebih intensif. Pemkab/pemkot jangan langsung melepas begitu saja. Sementara pemprov juga harus proaktif melakukan sinergi.

Sebab, selama ini ada sejumlah SMA/SMK yang membebaskan SPP. Jika tiba-tiba biaya gratis itu dihilangkan, pasti akan memunculkan protes dari orang tua siswa. ”Ini akan jadi problem luar biasa. Harus ada komunikasi antara pemkab/pemkot dengan pemprov soal sekolah gratis ini,” tegasnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku, saat ini tengah menggodok Pergub. Dia optimistis, minggu depan sudah bisa ditetapkan. ”Paling telat minggu depan. Nggak boleh lama-lama. Ini kan saatnya bayar sekolah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menjelaskan, penentuan besaran SPP saat ini tengah menghitung indeks kebutuhan masing-masing SMA/SMK di Jateng. Sebab, masing-masing sekolah punya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang berbeda. ”Nah, kami akan menghitung angka minimal dan angka maksimalnya,” cetusnya.

Terkait SMA/SMK yang bebas SPP ketika dikelola pemkab/pemkot, bisa jadi tidak akan gratis lagi. Dijelaskan Gatot, bebas SPP tersebut merupakan implementasi dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang dahulu diberikan langsung ke pemkab/pemkot.

”Kalau BOS kurang untuk membebaskan SPP, akan ditutup bupati/wali kota. Nah, sekarang ketika dikelola pemprov, mereka tidak punya kewenangan untuk nomboki. Jadi, nanti alokasi BOS itu akan kami atur lewat Pergub ini. Yang jelas BOS akan diutamakan untuk membantu siswa kurang mampu dulu,” katanya. (amh/aro/ce1)

Latest news

Related news