31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Tindak Tegas Nelayan yang Merusak Laut

SEMARANG– Dewan meminta agar nelayan di Jateng ikut membantu pelestarian biota laut dan sumber kekayaan ikan. Salah satunya dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Sehingga tidak merusak biota laut dan bisa menjaga kelestarian lingkungan laut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudhi Sancoyo, mengatakan, nelayan di Jateng harus ikut melestarikan lingkungan laut. Jangan asal mengambil kekayaan laut tanpa ikut menjaganya. Sebab, bagaimanapun laut sudah memberikan manfaat besar dalam menopang perekonomian masyarakat nelayan Jateng. “Harus bersama dijaga, jangan hanya memanfaatkan saja. Caranya dengan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia mengaku kerap mendapatkan keluhan dari nelayan di Pantura seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara. Sekarang mulai ada beberapa nelayan yang merusak lingkungan dengan tidak menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Rata-rata yang merusak itu merupakan nelayan dari luar daerah. “Ini harus ada penindakan tegas, jika melanggar aturan harusnya mendapatkan sanksi,” tegasnya.

Nelayan di Jateng juga harus mematuhi aturan dalam pemanfaatan laut. Harus ada sikap menaati peraturan oleh nelayan lain, yang dianggap sebagai salah satu tradisi menghormati kearifan lokal yang santun dalam mencari nafkah. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang mengakibatkan disparitas antarnelayan yang sama-sama ingin mendapatkan hasil dari melaut. “Nelayan harus menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk melestarikan ekosistem laut yang sudah lama dijaga para nelayan,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono, menambahkan, saat ini banyak persoalan yang dihadapi ketika berbicara potensi laut. Regulasi yang dibentuk dinilai justru tidak berpihak kepada nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari ikan di laut. Seperti dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.2/2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang. Atau adanya pengambilalihan kewenangan pengelolaan laut dari kabupaten/kota ke Provinsi Jateng yang merupakan amanah dari UU No 23 Tahun 2014. “Ini membuktikan jika pemerintah masih belum berpihak kepada nelayan. Padahal mereka membutuhkan kesejahteraan untuk keluarganya,” ujarnya.

Berbagai kebijakan yang tidak memihak ini, jelas berimbas dengan semakin menurunya hasil tangkapan atau produksi ikan di Jateng. Dan secara tidak langsung tingkat konsumsi ikan di Jateng rendah karena masih bawah angka 10 kilogram per tahun per jiwa. Konsumsi ikan di Jateng baru 22,37 kg per kapita per tahun. Sementara, konsumsi ikan pada 2015 sebanyak 20,9 kg per kapita per tahun. Meski naik 2 persen, tetapi masih jauh dari harapan nasional yang ditarget Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 40 – 70 kg per kapita per tahun. “Jika produksi ikan melimpah, harga akan lebih murah dan masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jateng,” katanya. (fth/aro)

Latest news

Related news