31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Dewan Minta Segera Dicarikan Solusi

SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng berharap segera ada titik temu persoalan konflik pabrik Semen di Rembang. Sebab, antara Pemprov Jateng dan warga Kendeng yang memprotes sama-sama ngotot. Ratusan warga pegunungan Kendeng sejak awal Desember 2016 hingga Sabtu (7/1) menuntut penutupan pabrik semen dengan mendirikan tenda di depan kantor Gubernur Jateng.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, mengatakan, bagaimanapun juga, warga Rembang yang memprotes tersebut adalah bagian dari rakyat Jateng yang menjadi tanggungjawab dari Gubernur Ganjar. Sehingga gubernur perlu menemui dan duduk bersama, membicarakan solusi agar permasalahan Semen Rembang ini tak berlarut-larut.

“Saya kira mereka selama 19 hari di Semarang membutuhkan biaya yang tak sedikit, sehingga alangkah lebih baik perlu ada titik temu. Antara gubernur dengan rakyatnya yang sedang memprotes apakah duduk bersama atau cara lain, yang penting agar persoalan ini tak semakin berlarut-larut,”ungkapnya, Sabtu (7/1) kemarin.

Dikatakan, semua pihak perlu menahan diri terkait persoalan pembangunan pabrik semen, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Hal itu perlu dilakukan mengingat persoalan pembangunan pabrik semen ini tak hanya berkutat persoalan infrastuktur. “Tapi, juga ada persoalan sosial budaya, mata pencaharian dan juga lingkungan,” ujarnya.

Konflik sebagian warga Kendeng dengan gubernur ini berawal dari Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016 pada 5 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya Nomor 135/B/ 2015/ PT TUN SBY tanggal 3 November 2015. Putusan PT TUN Surabaya ini menguatkan putusan PT TUN Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN SMG tanggal 16 April 2015 yang menolak gugatan warga karena dianggap kedaluwarsa.

Selanjutnya warga Kendeng mengajukan gugatan untuk mencabut izin lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang kegiatan penambangan PT Semen Gresik. Gugatan diajukan lima warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tergugatnya Gubernur Jateng dan PT Semen Gresik. Hasil gugatan tersebut diketahui bahwa MA mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Juga menyatakan SK Gubernur Jateng Nomor 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik,di Rembang, batal. Majelis hakim MA, diketuai Irfan Fachruddin, beranggotakan Yosran dan Is Sudaryono, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut SK Gubernur tersebut. Namun Gubernur Ganjar Pranowo mengeluarkan izin lingkungan yang diterbitkan pada 9 November dengan Nomor 660.1/130/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pengoperasian atas nama PT Semen Indonesia. Selasa (20/12) lalu, Gubernur Ganjar akhirnya menemui ratusan warga Kendeng yang berdemonstrasi terkait penolakan pabrik semen tersebut. Namun dalam pertemuan, warga Kendeng masih belum puas dengan hasilnya, karena meski menolak pabrik Semen, Ganjar masih belum ambil tindakan tegas untuk mencabut perizinan pabrik semen. (fth/aro)

Latest news

Related news