31 C
Semarang
Sabtu, 8 Mei 2021

Ribuan Guru PNS SMA/SMK Belum Gajian

SEMARANG – Ribuan guru dan tenaga non pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA/SMK di Jateng hingga Jumat (6/1) kemarin belum menerima gaji bulan Januari 2017. Padahal biasanya gaji cair tanggal 1 setiap bulannya. Selain itu, para guru dan pegawai honorer SMA/SMK juga belum menerima honor bulan ini.

Seorang guru SMA di Kabupaten Karanganyar, Irwan, mengaku, hingga Jumat (6/1) kemarin, bendahara di sekolahnya belum bisa mencairkan gaji Januari. Alhasil, para guru PNS dan pegawai non pendidik di sekolahnya harus sabar.

Diakui, molornya gaji Januari tersebut sudah diinformasikan Kasubag Keuangan lewat pesan SMS kepada para guru SMA/SMK negeri di kabupaten tersebut.

Dalam SMS disebutkan, kalau penggajian PNS SMK/SMA bulan Januari kemungkinan baru bisa masuk ke rekening sekolah pada Senin (9/1) mendatang. Penyebabnya, kata dia, di antaranya pengesahan Kemendagri terkait DPA tahun 2017 baru dilaksanakan pada 5 Januari 2017.

”Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 juga berdampak terjadinya perubahan nomenklatur SOTK yang berwenang mengeluarkan SP2D gaji dan beban APBN lainnya. Terkait  hal itu berdampak pula terhadap adanya perubahan pejabat yang berwenang menandatangani SP2D gaji dan beban SP2D lainnya,” beber Irwan mengutif isi SMS yang diterimanya.

Guru SMK Negeri di Kabupaten Sukoharjo, Retno, juga mengaku belum menerima gaji Januari.

”Tapi, Alhamdulillah kemarin masih ada nonser (tunjangan guru nonsertifikasi, Red), jadi masih bisa tertolong,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ummi, guru SMK Negeri di Kabupaten Rembang. Ia dan semua guru PNS SMA/SMK di Rembang hingga Jumat kemarin belum mendapat kabar kapan gaji Januari bakal cair. ”Mungkin ini akibat pengalihan wewenang pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Jateng. Ya, sabar aja menunggu,” ucapnya.

Tak hanya gaji guru PNS SMA/SMK negeri, para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) alias tenaga honorer juga belum menerima gaji bulan ini.

Gunardi, salah satu guru honorer di SMK Negeri di Semarang mengaku, hingga Jumat, belum menerima gaji dari pihak sekolah. Padahal guru honorer lulusan Universitas Negeri Semarang (UNNES) ini memiliki jam mengajar yang cukup padat, yakni sekitar 24 jam dalam seminggu. ”Sampai hari ini (kemarin) belum menerima gaji, padahal gaji saya juga tidak besar. Belum lagi harga kebutuhan sehari-hari sekarang naik dan cukup memberatkan,” katanya.

Menurut informasi di tempatnya mengajar, gaji guru honorer belum bisa cair karena pencairan dana bagi guru honorer saat ini diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang hingga kini belum keluar. ”Infonya begitu, belum jelas cairnya kapan, nunggu peraturan atau surat keputusan dari gubernur. Saat ini juga masih dalam masa transisi soalnya ada perubahan SOTK. Jadi, harus ada transisi dari pejabat yang berwenang,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Meinarni, guru honorer yang sudah bekerja selama 3 tahun lebih di sebuah SMA Negeri di Kota Semarang. Ibu dua anak ini pun mengamini jika gaji guru honorer belum cair. Ia mengaku dalam seminggu hanya mendapatkan jatah mengajar sekitar 7 jam. Satu jamnya dibayar Rp 50 ribu ”Kata Pak Kepala Sekolah, masih nunggu peraturan gubernur. Pencairannya nunggu itu,” katanya.

Wakil Kepala SMAN 2 Semarang, Teguh Wibowo, menuturkan di SMAN 2 Semarang ada 10 guru honorer. Mereka pun hingga kini belum menerima gaji, karena masih menunggu keputusan dari gubernur. ”Sekolah tidak bisa nalangi, takutnya menyalahi aturan. Jadi, ya saat ini hanya bisa menunggu keputusan dari Pak Ganjar,” tuturnya.

Ia berharap nasib para guru honorer ini bisa cepat terselesaikan, sementara untuk gaji guru PNS, menurut dia, tidak ada masalah walaupun pencairannya molor. ”Kalau yang PNS kan dianggarkan dari APBN, kalau yang honorer kewenangannya di provinsi,” katanya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA/SMK se-Kota Semarang, Wiharto, mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu kepastian turunnya surat keputusan gubernur terkait keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, termasuk gaji guru non PNS. ”Tadi (kemarin) juga ada rapat, intinya masih menunggu keputusan gubernur. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait,” ujarnya.

Sekda Jateng, Sri Puryono, mengakui, belum cairnya gaji guru PNS SMA/SMK Negeri disebabkan masa transisi peralihan kewenangan dari pemkab/pemkot ke pemprov. Masih ada pengurusan administrasi sejumlah PNS dari kalangan guru dan tenaga non pendidik di SMA/SMK Negeri yang belum selesai.

”Yang administrasinya belum beres, memang belum gajian. Tapi akan segera diselesaikan. Anggarannya juga sudah ada, kok,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Arief Irwanto. Dari 28.500 guru PNS yang dilimpahkan ke pemprov, ada sebagian yang belum selesai administrasinya. ”Tapi, saat ini sedang diproses,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, menyayangkan keterlambatan pencairan gaji guru PNS SMA/SMK Negeri ini. Menurutnya, faktor peralihan kewenangan jangan sampai memengaruhi hak-hak PNS. ”Ini kan soal teknis. Peralihan kewenangan juga tidak menambah atau mengurangi status PNS. Mestinya tidak mengganggu proses penggajian. Semoga sebelum tanggal 10 Januari, gaji sudah bisa didistribusikan,” harapnya.

Dia mengakui, di beberapa daerah, semua PNS, entah guru atau bukan, juga belum menerima gaji. Hal itu disebabkan karena belum ada pelantikan pemimpin daerah. Seperti Klaten dan Pati misalnya. ”Plt bupatinya belum dilantik. Jadi, belum bisa tanda tangan untuk pencairan gaji,” tegasnya. (den/amh/aro/ce1)

Latest news

Related news