31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Aliran Dana Kenaikan PNBP Dipertanyakan

SEMARANG – Hari pertama pemberlakuan kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ternyata tak mengurangi animo masyarakat datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun Samsat online. Antrean panjang warga tetap terjadi. Bahkan, warga harus butuh waktu hingga berjam-jam untuk pengurusan perpanjangan maupun pengesahan STNK dan pembuatan TNKB.

Selain itu, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah juga mempertanyakan aliran dana kenaikan PNBP tersebut. Pasalnya, warga tak diberikan tanda terima resmi.

Sejumlah warga yang ditemui koran ini mengaku kecewa dengan adanya kebijakan tersebut. Sebab, kenaikan biaya administasi yang mencapai 150 persen jelas memberatkan masyarakat. Meski begitu, masyarakat hanya bisa pasrah, karena sudah menjadi keputusan pemerintah.

”Sebenarnya keberatan dengan adanya kenaikan biaya pengurusan STNK, BPKB dan TNKB ini. Apalagi semua harga-harga kebutuhan sekarang juga naik,” keluh Muhammad Hariyanto, 40, warga Ngaliyan.

Warga lain, Mulyono, 35, warga Jatisari, Mijen, mengaku kesal dengan pelayanan di kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pembayaran Aset Daerah (UP3AD) Samsat III Semarang Barat. Meski datang pagi, ia harus menunggu sampai tiga jam lamanya untuk bisa dilayani.

”Sudah bayarnya naik, harusnya pelayanan dipermudah dan cepat. Mbok jumlah petugas loket ditambah, karena yang antre banyak,” katanya.

Tak hanya di kantor Samsat, antrean panjang kemarin juga tampak di Samsat online Bank Jateng lantai 2 Jalan Pemuda dan Mal Ciputra. Apalagi mobil Samsat keliling yang biasa mangkal di kawasan Simpang Lima kemarin tidak tampak. Sehingga warga ramai-ramai menuju kedua Samsat online tersebut.

”Saya sengaja bayar hari ini (kemarin), soalnya kemarin tidak bisa terlayani. Meski biayanya sudah naik, tetap saya bayar daripada kena denda malah tambah mahal,” kata Ari Sihasworo, warga yang mengurus di Samsat online Bank Jateng.

Ia mengaku, datang ke tempat tersebut sekitar pukul 08.00, dan baru selesai dilayani sekitar pukul 11.00. ”Antreannya cukup panjang. Mayoritas yang datang karena tidak terlayani pada hari terakhir sebelum kenaikan PNBP kemarin,” tuturnya.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen ( LP2K) Jawa Tengah, Ngargono, menilai pelayanan Samsat online di Semarang masih belum memuaskan. Pelayanan yang diberikan cenderung lambat dan tidak sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ”Padahal masyarakat harus mengeluarkan biaya cukup besar, tapi mendapatkan pelayanan yang buruk,” katanya.

Ngargono mengaku, Jumat (6/1) siang kemarin, melakukan investigasi di Samsat online Bank Jateng  dan mencoba mengurus langsung perpanjangan STNK. Sekitar pukul 10.00 antre, baru dilayani sekitar pukul 14.00 siang. ”Hasil investigasi ini menunjukkan jika Samsat online tidak profesional,” tegasnya.

Ia memaparkan, jika ketidakprofesionalan itu yang paling mencolok karena adanya tambahan uang sebesar Rp 25 ribu untuk pengesahan ulang STNK untuk kendaraan roda 2. Namun  biaya tersebut tidak tercantum pada kolom biaya.

”Biaya itu tidak ada dalam kolom, lha  terus ke mana larinya uang itu? Bagaimana pertanggungjawabannya? Karena konsumen juga tidak diberikan tanda terima resmi. Saya kira ini peluang besar untuk bisa dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Masyarakat tidak tahu transparansinya,” ungkapnya.

Ngargono menjelaskan, biaya tersebut sebetulnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, namun tetap dianggap tidak transparan karena aliran uang yang dibayarkan tidak jelas muaranya. ”Lha uang itu masuk ke mana? Ke pemerintah pusat? Ke Pemprov? Atau ke Polri? Ini tanda tanya besar bagi saya,” tuturnya.

Ia berharap agar Gubernur Jateng bisa menindak tegas oknum-oknum yang malas di Samsat. Pasalnya, pelayanan yang diberikan sangat lambat dan merugikan warga. ”Tranparansi juga harus ada, ini harus diluruskan juga,” pintanya.

Kemarin, jajaran Dirlantas Polda Jateng sempat melakukan sosialisasi terkait kenaikan biaya komponen PNBP di kantor Samsat III Semarang Barat.

Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes Pol Herukoco, mengatakan, sosialisasi untuk meluruskan pemahaman masyarakat. ”Kami ingin meluruskan, yang naik itu bukan pajak seperti yang beredar di masyarakat. Tetapi hanya biaya PNPB, seperti administrasi kepengurusan STNK dan TNKB,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Desember 2016. Kenaikan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jateng dalam hal penerbitan STNK maupun BPKB.

”Sebenarnya kami sudah menyosialisasikan sejak dua pekan terakhir baik melalui media maupun Samsat di seluruh Jateng. Tapi, memang masih banyak masyarakat yang belum mengerti, sehingga mengira yang dinaikkan pajak,” katanya.

Kepala Kantor UP3AD Samsat III, Puji Astuti, mengaku, mengerahkan semua petugas untuk melayani masyarakat. Bahkan, petugas kewalahan dengan banyaknya masyarakat yang mengurus pajak kendaraan tersebut. ”Petugas sampai harus lembur untuk menyelesaikan dokumen kendaraan yang masuk,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jateng, Ahmad Ridwan, mengatakan, jika kenaikan tarif tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan, dikhawatirkan wajib pajak justru ogah-ogahan membayar pajak. Terutama pembayaran lewat sistem online. Sebab, selama ini, tidak sedikit wajib pajak yang enggan datang langsung ke Samsat karena keterbatasan waktu.

Karena itu, dia meminta Samsat melebarkan sayap. Memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pengurusan STNK dan BPKB. ”Wong pembayaran telepon, listrik, bahkan air saja bisa dibayar di minimarket yang sudah tersebar di pelosok daerah,” ucapnya, Jumat (6/1).

Jika Samsat tidak melakukan inovasi untuk mempermudah pelayanan, dipastikan akan terjadi problematika baru. Terlebih terjadi kenaikan tarif. Bisa saja, wajib pajak sengaja tidak membayar STNK tahunan, karena menunggu kebijakan baru.

”Kalau masyarakat sudah marah, bisa gawat. Mending bayar pajaknya lima tahun sekalian. Sambil menunggu, siapa tahu ada kebijakan baru,” katanya.

Jika sudah begitu, pendapatan pajak daerah akan tersendat. Praktis, perencanaan pembangunan jadi terganggu. Sebab, selama ini, pendapatan pajak terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dia mengakui, kenaikan tarif bukan pada pajak, tapi hanya administrasinya. ”Kalau pajak, masuknya ke pemprov. Kalau administrasi masuknya ke pemerintah pusat. Tapi itu kan sudah satu paket. Tahunya masyarakat itu pajaknya naik,” ujarnya.

Politikus PDIP ini khawatir, malasnya masyarakat membayar pajak akibat tidak adanya peningkatan pelayanan, justru memperburuk pendapatan asli daerah (PAD) Jateng. ”Mungkin bisa seperti 2016 lalu. Target PAD dari PKB tidak tercapai gara-gara buruknya pelayanan Samsat,” ucapnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan. Dia pun akan mendorong pihak kepolisian untuk meningkatkan pelayanan pengurusan STNK dan BPKB.

Dia berharap, kecepatan pelayanan bisa ditingkatkan. Untuk cabut berkas misalnya. Sudah tidak hitungan hari, tapi jam atau bahkan menit. ”Jadi naik tidak apa-apa, tapi pelayanannya bisa cepat,” harap mantan anggota DPR RI ini.

Sistem online, lanjutnya, juga harus diperbaiki. Wajib pajak yang berada di luar daerah, bisa mengurus pajak dengan mudah. ”Kalau bisa tidak perlu datang ke Samsat. Jadi, yang sedang tugas di luar provinsi, tetap membayar pajak tepat waktu,” katanya. (fth/den/amh/aro/ce1)

Latest news

Related news