31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Butuh Keseriusan Pemkot

SEMARANG – Penanganan banjir di 2017 harus dilakukan dengan cepat. Mengingat saat ini baik di wilayah timur maupun barat Kota Semarang rentan terjadi banjir dan rob. Seperti normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT), pelaksanaan program ini tergantung kesungguhan dari Pemkot Semarang.

”Pemkot sendiri bertanggung jawab membebaskan lahan di sepanjang bantaran,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto.

Sedangkan untuk proses Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) dan Detail Engineering Design (DED) dilaksanakan Pemprov Jateng dan Pengerjaan fisik oleh pemerintah pusat. ”Tahun ini seharusnya sudah berproses untuk pembebasan lahannya,” kata Politisi PAN itu.

Senada dengan Wachid, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mendorong pemkot segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan normalisasi BKT, sesuai dengan tugasnya. Sebab, kondisi BKT saat ini memang mendesak untuk dinormalisasi. Mengingat sedimentasi sudah sangat tinggi. Bahkan ketika hujan, debit air meningkat hingga meluap ke permukiman. ”Kalau hujan dengan intensitas tinggi, air sungai sering meluber dan masuk ke permukiman warga, seperti di wilayah Sawah Besar dan Kaligawe,” katanya.

Menurutnya, ada sekitar 4.000 bangunan yang berdiri di bantaran BKT. Dia meminta pemkot melakukan relokasi dengan solusi terbaik. ”Sosialisasi harus dilakukan mulai sekarang. Karena tidak mudah untuk merelokasi warga yang sudah menempati bangunan tersebut bertahun-tahun. Termasuk pedagang Barito,” tandas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Iswar Aminuddin menyebutkan rencana kerja normalisasi BKT 2017 ini akan dimulai dengan pembebasan lahan bantaran sungai dari permukiman warga. ”Kami akan terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mengetahui secara pasti dan detail rencana yang akan dikerjakan sesuai DED. Karena pembuatan desainnya dilakukan pemerintah pusat,” tandasnya. (zal/ce1)

Latest news

Related news