31 C
Semarang
Minggu, 16 Mei 2021

Pengembangan Karimunjawa Butuh Rp 5 T

SEMARANG – Pemprov Jateng terus mengembangkan potensi pariwisata. Hal tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Jateng, Urip Sihabuddin menjelaskan, setiap dua tahun sekali, pihaknya tidak pernah absen menyusun neraca satelit pariwisata. Praktis, setiap tahun, kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian, selalu naik secara signifikan.

Dibeberkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2014 sebesar 5,4 persen atau Rp 623,75 triliun, untuk penyerapan tenaga kerja 5,14 persen atau 25.844 orang, ”Sedangkan untuk total upah dan gaji 5,52 persen atau Rp 168,09 triliun,” ucapnya, Kamis (5/1).

Urip menambahkan, upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian di Jateng harus melibatkan semua pihak dari berbagai sektor. Mulai dari transportasi, akomodasi, pramuwisata, jasa rekreasi, hingga cenderamata. ”Pariwisata ini menjadi ekonomi kreatif baru, dan saat ini kami fokus pada penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan sektor pariwisata,” tegasnya.

Berdasarkan datanya potensi objek wisata di 35 kabupaten/kota saat ini tercatat sebanyak 417 lokasi yang terdiri atas 132 lokasi wisata alam, 88 lokasi wisata budaya, 105 lokasi wisata buatan, 21 lokasi wisata minat khusus, dan wisata lain-lain sebanyak 71 lokasi.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan, pihaknya tengah menggenjot pengembangan empat destinasi wisata yang dinobatkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Yaitu Candi Borobudur, Dieng, Karimunjawa, dan Sangiran.

Dijelaskan, review pengembangan KSPN sudah dipaparkan akhir Desember 2016 lalu. Meski begitu, Ganjar meminta ada satu lagi FGD yang melibatkan para pakar sebagai masukan final. ”Tahun ini, tinggal memulai mana yang akan dipilih dulu. Kalau Karimunjawa, butuh Rp 5 trilun,” bebernya.

Mantan DPR RI ini mengakui, pembiayaan tersebut tidak semua di-cover APBD. Akan ada kerja sama dengan investor dalam penggarapan KSPN. ”Misalnya pembiayaan fasum (fasilitas umum) seperti jalan, listrik, penerangan jalan, itu tugasnya pemerintah. Kalau swasta, bisa menggarap resortnya, atau hiburan-hiburan pantai,” imbuhnya. (amh/zal/ce1)

Latest news

Related news