31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

Samsat Online Tak Maksimal

SEMARANGPelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Semarang mendapatkan sorotan dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah. Pasalnya, pelayanan Samsat online di beberapa titik yang ada tidak berjalan maksimal dan mengecewakan, di tengah tingginya animo masyarakat membayar pajak sebelum kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)  yang mencapai 150 persen. Pemberlakuan kenaikan PNBP sendiri akan dimulai Jumat (6/1) hari ini.

Ketua LP2K Jawa Tengah, Ngargono, mengatakan, jika beberapa tempat yang melayani Samsat online di Semarang tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak maksimal. Hal itu tidak sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

”Ada beberapa laporan dari warga, kalau Samsat online di Semarang ini tidak maksimal. Setelah saya cek, ternyata benar begitu adanya,” kata Ngargono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (5/1) siang.

Ngargono mencontohkan ketika ia memantau langsung pelayanan Samsat online di Bank Jateng Lantai 1 sekitar pukul 13.10 kemarin, sudah tidak melayani masyarakat, entah itu perpanjangan STNK ataupun keperluan lainnya.

”Padahal seharusnya, pelayanan masyarakat harus sampai sore, ini malah masih siang bolong sudah tutup, dan banyak masyarakat yang kecele sudah datang ke sana,” ungkapnya.

Saat pelayanan di kantor Samsat online tersebut tutup sekitar pukul 13.10, lanjut dia, setidaknya 30-an orang yang kecewa. Satpam setempat mengarahkan warga tersebut ke Samsat online yang ada di Mal Ciputra yang buka sampai pukul 18.00, atau ke mobil Samsat Keliling yang mangkal di Kawasan Simpang Lima yang melayani hingga sore hari. ”Tapi sama saja, setelah saya cek di kedua tempat itu, juga tidak maksimal. Samsat Keliling pukul 15.00 sudah tidak melayani,” tuturnya.

Kemudian Ngargono melanjutkan pemantauan ke Samsat online di Mal Ciputra. Tempat tersebut memang menjadi jujukan warga yang akan memperpanjang surat-surat kendaraan. Namun sampai sana antreannya sangat panjang, tentu bikin masyarakat panik. ”Ini bukti Pemprov Jateng tidak siap dan tidak tanggap untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Ia mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Ia pun menuntut orang nomor satu di Jawa Tengah itu agar bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. ”Sudah saya laporkan tadi, semoga ke depannya lebih baik lagi,” harapnya.

Yuanita Nur Atika, mengaku kesal lantaran pelayanan Samsat online di Kota Semarang belum maksimal. Ia harus gigit jari karena pelayanan yang ada di Samsat online Bank Jateng sudah tutup ketika dirinya datang.

”Kalau orang kerja seperti saya kan susah, bisanya izin pas waktu istirahat. Lha ini, sampai di sini malah sudah tutup, padahal belum jam 14.00. Saya justru diarahkan ke Simpang Lima dan Mal Ciputra yang antreannya sangat panjang,” keluhnya.

Antrean panjang warga yang akan memperpanjang maupun penggantian STNK baru kemarin juga tampak di tiga kantor Samsat di Kota Semarang. Bahkan, antrean sampai meluber ke luar ruangan. Antrean juga tampak di Kantor Samsat Kabupaten Semarang. Pada hari terakhir pemberlakuan tarif lama kemarin, ratusan warga memadati kantor Samsat sejak pagi. Bahkan, warga rela izin tidak masuk kerja demi mengurus pajak dan perpanjangan STNK kendaraan motor tersebut.

”Meski sedikit rugi (tidak kerja) tidak apa-apa, asal  surat kendaraan sudah beres,” ujar Lilis Sendari, 42, warga Leyangan, Ungaran Timur, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit.

Kedatangannya ke Samsat Kabupaten Semarang untuk mengurus pajak kendaraan miliknya. Ternyata hal tersebut juga dilakukan oleh warga lain. Sebagian besar warga memilih cuti bekerja untuk bisa menyelesaikan kepengurusan surat-surat kendaraan demi menghindari kenaikan PNBP.

Sarwono, 57, warga Tengaran misalnya. Ia memilih cuti dua hari untuk mengurus surat kendaraan bermotor miliknya. Karyawan pabrik garmen di Ungaran ini rela berdesak-desakan sejak pukul 10.00 untuk mengurus mutasi kendaraan roda dua. ”Datang bersama teman satu kerjaan. Takutnya kalau pajaknya naik,” katanya.

Warga lain yang melakukan pengurusan surat kendaraan, yakni Wisnu Setiyawan, 29. Warga Pringapus tersebut terpaksa harus menunggu antrean sejak pukul 11.00. ”Mengurus pajak mobil. Izin cuti kerja sehari. Soalnya besok (hari ini) kan mau naik,” ujarnya.

Seperti diketahui, terhitung 6 Januari 2017 hari ini, diterapkan regulasi baru PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan aturan baru tersebut, terdapat kenaikan tarif untuk sejumlah biaya pengurusan administrasi kendaraan, seperti BPKB, STNK dan TNKB.

Pemberlakuan regulasi ini sejalan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP sebagai pembaruan dari PP Nomor 50 Tahun 2010 yang berlaku sebelumnya.

Dengan adanya aturan baru, terdapat sejumlah kenaikan tarif dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Penerbitan STNK baru ataupun perpanjangan untuk roda dua atau tiga naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Untuk roda empat atau lebih, biaya naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. Penerbitan TNKB roda dua atau tiga naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu, sedangkan roda empat atau lebih dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Penerbitan BPKB roda dua atau tiga baru naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu. Sementara roda empat atau lebih naik dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah roda dua atau tiga dari Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu, sedangkan roda empat atau lebih naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu. (den/ewb/aro/ce1)

Latest news

Related news