GAYAMSARI – Sebanyak 30 kios, terdiri atas bangunan semipermanen dan permanen di Jalan Arteri Sukarno-Hatta, dirobohkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Kamis (5/1).

Para pedagang kaki lima (PKL) yang sudah menempati bangunan tersebut belasan tahun tidak bisa berbuat banyak. Puluhan bangunan tersebut melanggar Perda Nomor 11 tahun 2000 Kota Semarang tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Salah satu pedagang, Muchtar, 56, mengaku hanya bisa pasrah. Padahal secara materi, kerugian atas dirobohkannya bangunan permanen miliknya senilai puluhan juta. Tetapi ia menyadari bahwa lokasi tersebut melanggar Perda. ”Saya sudah 14 tahun di sini jualan es degan. Ya harus gimana lagi,” kata Muchtar yang mengaku mendapat ganti rugi Rp 15 juta atas pembongkaran tersebut.

Kasi Trantib Satpol PP Kota Semarang Marthen Stevanus Dacosta mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 50 personel dan dibantu dari TNI dan Polri yang berjumlah 30 orang. ”Penertiban dilakukan karena bangunan tersebut berdiri di atas saluran air. Tentu ini menyulitkan petugas untuk melakukan pembersihan. Totalnya ada 30 bangunan,” katanya.

Pembongkaran dimulai pukul 09.00. Bangunan-bangunan yang dirobohkan terdiri atas warung makan, tambal ban, penjual bambu, hingga tempat hiburan karaoke liar. ”Ada sebagian semipermanen dan permanen. Sehingga harus kami robohkan menggunakan alat berat,” katanya.

Marthen mengaku, sebelum melakukan penertiban tersebut pihaknya telah melakukan sosialisasi dan peringatan baik lisan maupun tertulis. Para pedagang telah diminta untuk mengosongkan tempat. ”Hingga hari ini (kemarin) ternyata masih ada beberapa yang belum mengosongkan tempat. Lahan yang digunakan juga bukan milik mereka. Tetapi mereka tetap mendapatkan ganti rugi,” katanya. (amu/zal/ce1)