31 C
Semarang
Selasa, 18 Mei 2021

Segera Dilakukan Uji Kompetensi Eselon II

UNGARAN–Pemkab Semarang segera menggelar uji kompetensi untuk seluruh pejabat eselon II hasil penataan susunan organisasi tata kerja (SOTK). Hal itu untuk mengetahui tingkat kompetensi masing-masing pejabat atas jabatan yang diembannya saat ini. Menyusul masih adanya kekosongan lima jabatan eselon dua.

“Dilakukan uji kompetensi untuk eselon II. Supaya tahu si a, b, c, kompetensinya dimana,” kata Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Rabu (4/1) kemarin.

Namun untuk waktu pelaksanaan, Ngesti belum menyebutkan secara pasti. Hanya saja, sesuai regulasi yang ada, pemerintah daerah diwajibkan menggelar lelang jabatan eselon II melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk. “Lelang itu boleh camat atau pejabat eselon tiga atau kepala wilayah pratama,” katanya.

Selain itu, agar penempatan pejabat nantinya tidak salah, sesuai dengan kemampuan atau bidang yang dikuasainya, dibutuhkan uji kompetensi dari para ahli. “Uji kompetensi ini (dilakukan) pihak ketiga, akademisi atau psikolog. Itu nanti di bawah pansel,” katanya.

Usai dilantik beberapa waktu lalu, jabatan eselon II, baik itu staf ahli, asisten maupun kepala dinas masih didominasi oleh pejabat lama. Saat ini, masih ada lima jabatan eselon dua yang kosong. Yakni Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakan Daerah (DKPD) serta Asisten Administrasi di Sekretariat Daerah. Untuk sementara, lima SKPD tersebut diisi pelaksana tugas (Plt).

Menyikapi kekosongan lima jabatan dan dalam rangka penyegaran organisasi di masa mendatang, dikatakan Ngesti akan segera melakukan pembentukan pansel. “Segera akan kami bentuk pansel,” katanya.

Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan munculnya PP 18/2016 berkonsekuensi pada munculnya sejumlah SKPD baru. Seperti Dinsos, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar dan DKPD.

Untuk SKPD baru yang lain hanya berubah nama atau meningkat grade-nya, dari kantor menjadi dinas, tanpa mengalami perubahan berarti di tugas pokok fungsinya. “Selain untuk menyesuaikan aturan yang baru, perubahan ini tentu dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Semarang,” kata Sekda. (ewb/ida)

Latest news

Related news