31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Petani Tuntut Bebaskan Tiga Warga Surokonto Kulon

KENDAL—Perjuangan para petani Desa Surokonto Kulon untuk mendapatkan keadilan atas tiga warganya yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kendal, masih berlanjut. Puluhan petani terus memberikan dukungan kepada tiga petani Surokonto Wetan yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa adalah Nur Aziz, Sutrisno dan Mujiono dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan PN Kendal.

Warga menilai tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Kendal tidak berdasarkan fakta. Yakni tuduhan tiga warga tersebut telah melakukan pembalakan liar di lahan milik Perhutani. Karena itu, puluhan warga menuntut kepada majelis PN Kendal yang mengadili tiga petani Surokonto Kulon untuk menjatuhkan vonis bebas.

Aksi tersebut nyaris diwarnai ricuh, lantaran warga yang hadir tidak diperkenankan masuk ke PN Kendal oleh petugas kepolisian dari Polres Kendal yang berjaga. Alasannya, ruang sidang tidak muat sehingga hanya diperbolehkan masuk sebagian saja. Tapi setelah terjadi gontok-gontokkan, akhirnya warga diperbolehkan mengikuti sidang dengan syarat tidak boleh melakukan aksi di ruang sidang pengadilan. Sebab dapat mengganggu jalannya persidangan.

Dalam aksinya, puluhan petani Surokonto Kulon menilai jika ketiga warganya telah dikriminalisasi. Makanya massa menuntut agar majelis hakim lebih jeli dalam memutus perkara dengan adil. “Tidak hanya melihat fakta di dalam persidangan, tapi juga luar persidangan,” kata Koordinator Aksi Ahmad Thoriq, Rabu (4/1) kemarin.

Pihaknya mewanti-wanti hakim, lantaran JPU dinilainya sudah tidak melihat fakta persidangan. Mereka menilai, ketiga terdakwa tidak pernah melakukan pembalakan liar pada pohon di atas lahan milik Perhutani. Justru JPU menuntut ketiga tersangka dengan pidana delapan tahun penjara.

Hal senada dikatakan Kelana Siwi dari Front Rakyat untuk Agraria Kendal (FRAK). Ia menambahkan agar majelis hakim memvonis bebas ketiga terdakwa. Sebab yang dilakukan tiga terdakwa hanyalah membela para petani di Surokonto Kulon yang lahannya diambil alih oleh Perhutani.

Jadi tuntutan delapan tahun penjara kepada tiga petani tidak beralasan. Malah, lanjut Kelana, dalam sidang banyak ditemukan bukti adanya surat yang dipalsukan. Selain itu, keterangan saksi yang tidak mengakui beberapa poin dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Tuduhan pembalakan, ditambahkannya tidak berdasar. Sebab, warga Surokonto Kulon sudah puluhan tahun menggarap lahan yang awalnya milik PT Sumur Pitu. Namun oleh PT Sumur Pitu, tanah tersebut dilakukan tukar guling kepada Perhutani sebagai lahan pengganti yang digunakan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.

Padahal, baik Perhutani, PT Semen Indonesia maupun PT Sumur Pitu adalah BUMN. Seluruh aset BUMN adalah milik negara. “Apakah PT Sumur Pitu bisa menjual lahan yang merupakan aset negara kepada PT Semen Indonesia, kemudian dilimpahkan ke Perhutani sebagai lahan pengganti,” tukasnya.

Begitupun tuduhan jaksa kepada tiga terdakwa telah melalukan penyerobotan tanah milik Perhutani. “Bahwa petani telah puluhan tahun menggarap lahan tersebut dengan menyewa dari PT Sumur Pitu, jadi tidak mengambil lahan,” elaknya.

Dalam aksi unjuk rasa juga diwarnai teaterikal dan orasi-orasi kepada majelis hakim untuk membebaskan tiga terdakwa. Sidang kemarin mengagendakan pembacaan pledoi dari penasihat hukum tiga terdakwa. Kuasa hukum ketiga terdakwa, Zaenal Arifin mengaku ketiga kliennya tersebut sama sekali tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pembalakan atau penyerobotan lahan Perhutani. (bud/ida)

Latest news

Related news