31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Masih Ada Calo SKTT Bagi WNA

UNGARAN–Praktik percaloan masih saja ditemui di beberapa instansi pelayanan masyarakat di Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelusuran di lapangan, salah satunya praktik percaloan dalam pengurusan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Kabupaten Semarang.

Faktor kurang sabarnya dalam kepengurusan serta anggapan birokrasi yang terlalu berbelit-belit, menjadi ladang para calo untuk mengais rezeki. Hal itu diungkap oleh IM, 53. Pria paruh baya tersebut menjadi calo spesialis kepengurusan SKTT WNA perusahaan di Kabupaten Semarang. “Membantu bagi perusahaan yang memiliki pekerja asing dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang,” ujarnya, Rabu (4/1) kemarin.

Struktur percaloannya terbilang rapi. Pihak HRD perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing, menyerahkan segala bentuk dokumen WNA tersebut untuk kepengurusan SKTT kepada pihak calo. “Ada beberapa perusahaan yang biasanya proaktif menghubungi. Intinya mereka tidak mau ribet, karena katanya banyak yang dipersusah,” ujarnya.

Dalam pengurusan satu SKTT WNA tersebut, ia bisa menempuh hanya dalam waktu dua hari. SKTT WNA bisa langsung bisa keluar. Sedangkan jika diurus pihak perusahaan, bisa mencapai 10 hari. Upah untuk satu kepengurusan dokumen SKTT tersebut ia patok hingga jutaan rupiah. “Saya khan cuma menolong, karena mereka butuh,” ujarnya enggan menyebutkan jumlah upah pengrusan surat tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Rudi Susanto mengatakan dalam mengeluarkan SKTT WNA membutuhkan waktu hingga 10 hari. Mulai dari memasukkan data hingga verifikasi data WNA itu sendiri. “Kami ingin menekan angka percaloan tersebut,” ujarnya.

Ia sendiri tidak mengetahui jika masih ada praktik percaloan. Untuk itu, pihaknya akan segera bertindak tegas jika mengetahui oknum petugas bermain-main dalam kepengurusan SKTT WNA tersebut. Dikatakannya, WNA yang bekerja dan berdomisili di Kabupaten Semarang memang diharuskan memiliki SKTT.

Hal tersebut tidak berlaku apabila WNA tidak berdomisili di Kabupaten Semarang. Dari data Dispendukcapil Kabupaten Semarang jumlah kepengurusan SKTT WNA pada 2016 dalam satu tahun tidak lebih dari 70 pengurusan. Kecilnya angka kepengurusan tersebut disebabkan minimnya inisiatif dari pihak perusahaan untuk mengurus izin tinggal. “Sebenarnya angka tersebut sedikit, mengingat jumlah perusahaan yang begitu besar serta jumlah WNA yang ada di Kabupaten Semarang juga banyak, angka itu kecil,” katanya.

Dikatakan Rudi, pihaknya sudah berusaha menekan angka percaloan. Antara lain dengan model pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya kepengurusan E-KTP yang saat ini bisa dilakukan di semua kecamatan di Kabupaten Seamarang. “Mulai dari rekam data, hingga cetak E-KTP bisa dilakukan di kantor kecamatan. Kalau untuk SKTT memang harus ke sini,” katanya.

Selain E-KTP, program Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Putranya dengan Wajah Ceria (Balaputera Dewa) juga sebagai bentuk penekanan terhadap percaloan. Dimana seorang ibu yang melakukan proses pesalinan di RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa bisa langsung memperoleh akta kelahiran anaknya. “Karena langsung bisa diurus di Rumah Sakit (RS) tersebut. Jadi tidak perlu calo lagi,” katanya. (ewb/ida)

Latest news

Related news