31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Lima Jabatan Kosong, Bupati Lapor Komisi ASN

UNGARAN–Masih ada lima jabatan eselon dua yang kosong di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Semarang. Kekosongan tersebut saat ini sudah dilaporkan Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara). “Sudah kami usulkan, tidak diperkenankan untuk melakukan pengisian itu tanpa prosedur,” kata Bupati Semarang, Mundjirin, Selasa (3/1) kemarin.

Adapun prosedur pengisian slot SOTK yang kosong tersebut harus melalui panitia seleksi (pansel). “Panitia job and fit yang sudah ada, Baperjakat, tidak siap melakukan itu (seleksi),” katanya.

Lima jabatan eselon dua yang masih kosong tersebut yaitu Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakan Daerah (DKPD) serta Asisten Administrasi di Sekretariat Daerah.

Sementara lima SKPD tersebut diisi dengan pelaksana tugas (Plt). Plt Kepala Dinsos diemban oleh Soemardjito yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Plt Kepala Diskominfo diisi Prayitno Sudaryanto yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan.

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar dipercayakan ke Much Risun yang juga Sekretaris Satpol PP, Plt DKPP dijabat Nelly Rahmawati yang merupakan Sekretaris DKPP, serta Plt Asisten Administrasi ditugaskan ke Budi Kristiono yang merupakan Kepala Dispendukcapil.

Menyikapi kekosongan lima jabatan eselon dua ini, Mundjirin mengatakan akan segera membentuk pansel. “Saat ini memang lagi sibuk menata kantor untuk SKPD-SKPD yang baru itu. Tapi segera akan dibentuk pansel,” katanya.

Ia berharap selambat-lambatnya Februari, pansel sudah terbentuk dan mulai bekerja setelah setelah HUT Kabupaten Semarang di bulan Maret. Selanjutnya, hasil kerja pansel ditargetkan bisa rampung sebelum pertengahan 2017 dan diserahkan ke Bupati Semarang.

Hanya sebelum dilantik, Mundjirin harus mengonsultasikan lebih dulu ke Komite ASN. “Untuk yang di Komisi ASN ini, kami belum tahu berapa lama. Tapi pengalaman kemarin (SOTK baru), seminggu sudah ada jawaban. Jadi kami harapkan sudah ada definitif sebelum satu tahun,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu Mundjirin telah melantik dan mengukuhkan 645 pejabat baru menyesuaikan SOTK yang diatur PP 18/2016. Mereka yang dilantik terdiri atas pejabat eselon dua, tiga dan empat. Belum ada perombakan yang mencolok atas komposisi pejabat yang dilantik. Mayoritas hanya pengisian jabatan eselon tiga dan empat untuk SKPD baru. Sementara jabatan eselon dua, baik itu staf ahli, asisten maupun kepala dinas masih didominasi oleh pejabat sebelumnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan munculnya PP 18/2016 berkonsekuensi pada munculnya SKPD baru. Seperti Dinsos, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar dan DKPD. Untuk SKPD baru yang lain hanya berubah nama atau meningkat grade-nya, dari kantor menjadi dinas, tanpa mengalami perubahan berarti di tugas pokok fungsinya. “Selain untuk menyesuaikan aturan yang baru, perubahan ini tentu dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Semarang,” ujar Sekda yang akrab disapa Soni ini. (ewb/ida)

Latest news

Related news