31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Statemen Ganjar Bikin Bingung Nelayan

”Gubernur tidak usah terjebak pada persoalan pro kontra semen saja, yang sebenarnya hanyalah pertarungan antar perusahaan semen. Masih banyak masalah masyarakat Jateng termasuk masalah cantrang nelayan yang menentukan hidup mati nelayan dan berdampak lebih luas.” Supadi, Koordinator Aksi Nelayan

SEMARANG – Ratusan nelayan dari Kabupaten Rembang dan Jepara menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (3/1). Mereka meminta agar gubernur mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang mulai 1 Januari 2017. Setidaknya menunda masa berlaku penggunaan cantrang untuk transisi.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Supadi mengungkapkan, masih ada puluhan ribu nelayan Jateng yang masih mengandalkan cantrang sebagai alat tangkap utama untuk mencari penghidupan. ”Jelas nelayan belum siap. Keputusan Menteri Susi bagaikan vonis mati untuk kami,” katanya di sela aksi.

Larangan tersebut, diperkeruh dengan beredarnya isu terkait adanya perpanjangan larangan hingga enam bulan mendatang, atau Juni 2017. Informasi yang dilontarkan gubernur di media massa beberapa waktu lalu itu, membuat nelayan seolah terjebak. Sebab, jika nelayan dengan menggunakan alat tangkap cantrang masih melaut, pasti akan ditangkap. Karena  keputusan perpanjangan tersebut ternyata belum diikuti dengan surat edaran resmi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Karena itu, pihaknya ingin meminta kejelasan kepada gubernur. ”Pengunduran waktu hanya enam bulan jelas belum cukup dan informasi ini masih sepotong-sepotong. Sehingga kami butuh penjelasan lebih lengkap,” katanya.

Dia juga menegaskan, pengunduran waktu itu juga dinilai belum sebagai solusi konkret. Pemerintah harus memberi waktu transisi lebih lama, dan memikirkan fasilitas dan sarana tangkap pengganti untuk menjamin kesejahteraan nelayan.

”Kami nelayan dari Rembang, Jepara, dan perwakilan beberapa daerah lain di Jateng datang beramai-ramai meminta Gubernur Jateng bersedia melobi kembali pada Menteri Susi untuk lebih memberi kelonggaran pada penggunaan cantrang,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, pengguna cantrang di Jateng ada lebih dari 10 ribu kapal. Maka jumlah nelayan yang berkait langsung dengan kebijakan ini sudah lebih dari 100 ribu orang. Belum lagi warga yang bekerja di usaha dan jasa terkait perikanan dan kelautan seperti pedagang ikan dan usaha rumah makan lebih besar lagi. Jumlahnya bisa mencapai jutaan orang.

”Gubernur tidak usah terjebak pada persoalan pro kontra semen saja, yang sebenarnya hanyalah pertarungan antar perusahaan semen. Masih banyak masalah masyarakat Jateng termasuk masalah cantrang nelayan yang menentukan hidup mati nelayan dan berdampak lebih luas,” tegasnya.

Adapun tuntutan lain dari nelayan, yakni meminta gubernur melakukan pendataan ulang kapal cantrang di seluruh daerah agar dapat memberikan solusi tepat. Kemudian meminta mencarikan solusi pendanaan pembelian alat tangkap melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun menggandeng pihak perbankan dengan sistem kredit lunak.

Siang itu, beberapa perwakilan demonstran diterima Pemprov Jateng diwakili Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jateng Eddie Djoko Pramono, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Heru Setiadie, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Lalu M Syafriadi.

Lalu M Syafriadi menanggapi, kabar mengenai perpanjangan penggunaan alat tangkap cantrang selama enam bulan, memang benar adanya. Dia bercerita, gubernur sudah menghubungi Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Beliau jawab, sudah ada keputusan itu. Tapi belum ditandatangani Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan). Jadi legal formalnya belum ada,” tandasnya.

Beberapa saat setelah pertemuan tersebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang didampingi Lalu M Syafriadi, hadir menemui para demonstran. Dalam audiensi tersebut, Susanto dari Paguyuban Nelayan Kota Tegal mengaku sudah mengawal Permen Nomor 2 Tahun 2015 sejak awal. Bahkan pihaknya sudah bertandang ke Jakarta untuk menemui Presiden, Komisi IV DPR RI, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Tapi sampai sekarang tetap tidak ada solusi. Padahal, 80 persen nelayan di Tegal menggunakan cantrang. Dan saya rasa, ini jumlah terbanyak di Jateng,” ucapnya.

Perwakilan nelayan pengguna cantrang dari Pati, Rasmijan menambahkan, jika Permen Nomor 2 Tahun 2015 benar-benar diterapkan, akan banyak nelayan yang kolaps. Sebab dalam Permen tersebut, bukan hanya cantrang saja, tapi ada 17 jenis alat tangkap yang dilarang.

Menanggapi keluhan tersebut, Ganjar Pranowo meminta para nelayan untuk bersabar. Sebab, Rabu (4/1) hari ini, dia akan bertemu dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas hal tersebut.

Rencananya, Ganjar akan mengajak kementerian untuk datang langsung ke nelayan di Batang untuk memberikan sosialisasi. Selain itu, juga melakukan pendataan masing-masing nelayan. Sebab, nantinya masing-masing nelayan akan mendapat penanganan tersendiri, sesuai dengan kondisi masing-masing. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news