33 C
Semarang
Senin, 6 Juli 2020

Desak TPP Rp 2,6 T Dikaji Ulang

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

SEMARANG – DPRD menilai anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Pemprov Jateng terlalu besar. Sebab, dalam APBD 2017, anggaran untuk TPP PNS mencapai Rp 2,654 triliun. Bahkan, ternyata Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) meminta alokasi anggaran TPP PNS Pemprov Jateng dikurangi dan dirasionalisasi.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi meminta agar TPP untuk PNS di Jateng dikaji ulang. Karena nilai anggaran sangat besar dan tidak memihak kepentingan masyarakat Jateng. ”Jumlah itu terlalu besar, dan tidak sebanding dengan pendapatan di Jateng,” katanya.

Ia menambahkan, untuk pemberian TPP PNS seharusnya bisa menyesuaikan dengan keuangan daerah. Apalagi pemberian TPP hukumnya sunah, bukan wajib. Artinya jika semua urusan wajib sudah terpenuhi dan masih ada sisa, baru bantuan keuangan pada kabupaten/kota, penyertaan modal, dan TPP bisa diberikan. ”Selama urusan wajib belum beres semua harusnya tidak usah dipaksakan pemberian TPP. Masih banyak urusan wajib yang harus  diselesaikan,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansur HD minta Pemprov Jateng sesuai aturan dalam memberikan TPP kepada PNS. Sehingga pemberian TPP tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. TPP yang diberikan pemprov kepada PNS selama ini ternyata hanya berdasarkan golongan, jabatan dan eselon. ”Pemberian TPP harusnya diperhitungkan berdasarkan analisa jabatan, beban kerja, dan risiko kerja. Namun yang terjadi di Pemprov Jateng selama ini perhitungannya adalah golongan dan jabatan, serta eselon,” katanya.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk TPP juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai semakin membebani APBD Jateng yang sekarang ini sudah defisit. Bahkan di 2016 pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran 25 persen di semua SKPD. ”Sesuai aturan, pemberian TPP kepada PNS itu bisa diberikan kalau keuangan daerah mampu dan urusan wajib sudah terpenuhi semua. Faktanya APBD Jateng kan tidak mampu,” katanya. (fth/ric/ce1)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Mudahkan Peziarah

RADARSEMARANG.COM - Sejumlah pekerja tengah melakukan pengurukan makam di Kawasan Tenggang Kaligawe Semarang. Dengan adanya pengurukan tersebut, aktivitas ziarah warga tidak lagi terganggu adanya...

Razia, Amankan 2 Gelandangan

SALATIGA—Polres Salatiga dan jajaran di bawahnya menggelar operasi Cipta Kondisi jelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Selasa (12/12), Polsek Argomulyo menyisir Jalan...

Sukun Boyong 5 Gelar

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Tim atlet tenis meja asal klub Sukun Kudus tampil trengginas menyapu lima juara dari 10 kelas yang dipertandingkan dalam Kejurkab Tenis...

Sopir Taksi Maksi

Oleh: Dahlan Iskan “Pak Dahlan ya…?” tanya sopir taksi itu. Saat saya masuk ke Blue Bird. Di dekat rumah saya di SCBD Jakarta. Saya tersenyum saja. Teman...

Kompetensi Jadi Panglima Masa Depan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Kompetensi menjadi panglima dalam menentukan masa depan bagi lulusan perguruan tinggi. Karena itu, yang memiliki sertifikat kompetensi memiliki peluang besar dalam dunia kerja...

Pembinaan Karakter Kerja Industri dalam Pembelajaran Praktik Kejuruan

RADARSEMARANG.COM - DALAM sebuah kesempatan, Menteri Pendidikan ketika itu, Anis Baswedan, menjelaskan komponen yang mendasari pendidikan abad 21 adalah karakter. Pendidikan tanpa karakter akan...