31 C
Semarang
Senin, 17 Mei 2021

Desak TPP Rp 2,6 T Dikaji Ulang

SEMARANG – DPRD menilai anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Pemprov Jateng terlalu besar. Sebab, dalam APBD 2017, anggaran untuk TPP PNS mencapai Rp 2,654 triliun. Bahkan, ternyata Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) meminta alokasi anggaran TPP PNS Pemprov Jateng dikurangi dan dirasionalisasi.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi meminta agar TPP untuk PNS di Jateng dikaji ulang. Karena nilai anggaran sangat besar dan tidak memihak kepentingan masyarakat Jateng. ”Jumlah itu terlalu besar, dan tidak sebanding dengan pendapatan di Jateng,” katanya.

Ia menambahkan, untuk pemberian TPP PNS seharusnya bisa menyesuaikan dengan keuangan daerah. Apalagi pemberian TPP hukumnya sunah, bukan wajib. Artinya jika semua urusan wajib sudah terpenuhi dan masih ada sisa, baru bantuan keuangan pada kabupaten/kota, penyertaan modal, dan TPP bisa diberikan. ”Selama urusan wajib belum beres semua harusnya tidak usah dipaksakan pemberian TPP. Masih banyak urusan wajib yang harus  diselesaikan,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansur HD minta Pemprov Jateng sesuai aturan dalam memberikan TPP kepada PNS. Sehingga pemberian TPP tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. TPP yang diberikan pemprov kepada PNS selama ini ternyata hanya berdasarkan golongan, jabatan dan eselon. ”Pemberian TPP harusnya diperhitungkan berdasarkan analisa jabatan, beban kerja, dan risiko kerja. Namun yang terjadi di Pemprov Jateng selama ini perhitungannya adalah golongan dan jabatan, serta eselon,” katanya.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk TPP juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai semakin membebani APBD Jateng yang sekarang ini sudah defisit. Bahkan di 2016 pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran 25 persen di semua SKPD. ”Sesuai aturan, pemberian TPP kepada PNS itu bisa diberikan kalau keuangan daerah mampu dan urusan wajib sudah terpenuhi semua. Faktanya APBD Jateng kan tidak mampu,” katanya. (fth/ric/ce1)

Latest news

Related news