31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Industri Perbankan Diprediksi Tumbuh Signifikan

SEMARANG–Tahun 2017 industri perbankan diprediksi akan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari dukungan program tax amnesty untuk pembiayaan infrastruktur, pemulihan harga komoditas dan perbaikan ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan bahwa total Aset, Kredit dan DPK industri perbankan tahun 2017 diproyeksikan akan tumbuh masing-masing sebesar 11,28 persen, 13,25 persen dan 11,94 persen bila dibanding tahun sebelumnya. Atau menjadi masing-masing sebesar Rp 7.352 triliun untuk total aset, Rp 4.995 triliun untuk Kredit dan Rp5.304 triliun untuk DPK.

Hal serupa juga diharapkan terjadi pada sektor pasar modal. Optimisme pertumbuhan tersebut berdasarkan pada beberapa aturan yang telah dikeluarkan dan kebijakan yang telah diambil di tahun 2016 yang diyakini akan mulai membuahkan hasil di tahun 2017 mendatang.

“Dengan dasar optimisme kami bahwa Dana Repatriasi dari Wajib Pajak Tax Amnesty akan mulai mengalir deras ke pasar modal. Relaksasi aturan RDPT, KPD, dan produk investasi lainnya dalam rangka mendukung kebijakan Tax Amnesty akan mulai bermuara pada penambahan produk-produk investasi di pasar modal yang lebih beragam dan menarik di tahun 2017 ini,” ujarnya dalam siaran persnya, kemarin.

Selain itu, aturan segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek akan mulai dimanfaatkan oleh banyak individu untuk berkarir di pasar modal, sehingga akan menambah jumlah front liners atau individu-individu yang akan menjadi ujung tombak pengembangan investor retail domestik di tanah air.

Aturan Agen Perantara Pedagang Efek dan regulasi terkait dengan Gerai Penjualan Efek Reksa Dana akan mulai dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan dan mini market di daerah untuk memasarkan efek reksa dana di berbagai pelosok yang selama ini tidak atau belum terjangkau oleh perusahaan efek.

Sementara itu, dengan telah diterbitkannya UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), saat ini OJK sedang menyusun ketentuan sebagai tindak lanjut UU tersebut. Yaitu POJK mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi bank sistemik, POJK mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, serta POJK mengenai Bank Perantara, yang diharapkan akan terbit pada kuartal kedua tahun 2017. (dna/ida)

Latest news

Related news