31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

20 Persen Penduduk Tak Punya Jamban

SEMARANG – Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yuliyanto Prabowo mengatakan kebutuhan jamban di provinsi ini mencapai 20 persen dari total penduduk atau sekitar 1,6 juta jamban. Sebab warga yang sudah memiliki jamban baru sekitar 80 persen.

”Kalau hanya memberi jamban pasti akan sia-sia, maka kita menyiapkan jamban itu prioritasnya bagi yang betul-betul miskin,” katanya. Dia menjelaskan, Pemprov Jateng menanggarkan Rp 2,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk program jambanisasi.

Dana tersebut dialokasikan untuk membeli 4 ribu jamban bagi warga miskin yang selama ini masih memiliki kebiasaan buang air besar (BAB) di sungai. Program jambanisasi tersebut akan difokuskan di sejumlah kabupaten dan kota yang saat ini masih masuk kategori zona merah, atau tingkat kemiskinannya tergolong tinggi. Seperti Kabupaten Demak, Grobogan, Rembang, Blora, Wonosobo, Kebumen, Banjarnegara, Brebes, Purbalingga, Pemalang, Sragen, Klaten, Purworejo, Cilacap, dan Banyumas.

Bantuan sosial tersebut adalah stimulan untuk keluarga yang belum memiliki jamban, dan selama ini BAB di sungai ataupun kebun. ”Makanya setelah diberi bantuan, ya harus bisa berubah,” katanya.

Menurutnya, kebiasaan BAB di kebun maupun di sungai banyak ditemukan di pedesaan. Kebiasaan itu bukan karena mereka tidak mampu membangun jamban. Namun sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Meski ada warga miskin yang benar-benar tak mampu membuatnya. ”Maka kita pendekatannya sebenarnya bukan hanya memberi jamban. Targetnya ingin mengubah pola hidup sehat,” ucapnya.

Ia menyebut, pada 2015 lalu dialokasikan pembuatan 1.000 jamban, kemudian di 2016 dialokasikan 2.000 jamban dan telah terealisasi seluruhnya, dan pada 2017 akan dialokasikan sejumlah 4.000 jamban.

Dia juga menegaskan, sebenarnya bantuan jamban ini bukan prioritas. Tapi jambanisasi menjadi salah satu bentuk kegiatan dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Dinkes. Terdapat tiga langkah sebagai upaya mengubah kebiasaan BAB sembarangan.

Selain lewat jambanisasi, pemerintah desa diminta membuat aturan berupa Peraturan Desa (Perdes) yang mengharuskan warganya BAB di jamban. Aturan itu dibuat bukan dari provinsi atau kabupaten, tapi dari desa sendiri. ”Sebab Perdes kan atas kesepakatan warga sendiri, sehingga ada kepedulian dari lingkungan sekitar,” tegasnya. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news