31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Wow, Tarif PNBP Naik 150 Persen

SEMARANG-Tahun baru, siap-siap warga terbebani kenaikan pajak kendaraan motor. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang akan berlaku pada 6 Januari 2017 mendatang, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengesahan dan penerbitan surat-surat kendaraan akan mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikannya tidak tanggung-tanggung mencapai 150 persen.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol Herukoco, menyampaikan, PP lama yang mengatur PNPB lama, yakni  PP Nomor 50 Tahun 2010 telah diganti menjadi PP Nomor 60 Tahun 2016. Aturan ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak diundangkan atau pada 6 Januari 2017 mendatang. Praktis, akibat perubahan peraturan ini, jenis atau tarif pengesahan dan penerbitan terkait dokumen kendaraan bermotor mengalami kenaikan.

Kenaikan dan perubahan tarif  PNBP ini menonjol terjadi di pelayanan Samsat. Sedangkan PNBP di pelayanan pembuatan SIM, yakni Satlantas, secara umum tarifnya masih sama dari sebelumnya, baik itu PNBP untuk perpanjangan maupun permohonan pembuatan SIM.

Disebutkan, untuk SIM A, SIM B1, SIM B2, tarifnya tetap Rp 120 ribu. Sementara SIM D yang diperuntukkan bagi penderita cacat juga tetap tidak mengalami kenaikan, yaitu  Rp 50 ribu. Namun ada penambahan yang perlu dibedakan, yaitu SIM C1 dan SIM C2. Di mana SIM C2 besaran PNBP-nya sama dengan SIM C1 Rp 100 ribu. “Yang membedakan adalah besar CC kendaraan tersebut. SIM C1 mulai dari 250 cc  – 500cc. Sementara SIM C2, di atas 500 cc,” bebernya.

Sedangkan untuk tarif penerbitan dan pengesahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) mengalami kenaikan beragam.

Untuk penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) atau yang lebih dikenal dengan nomor cantik sekarang dikenakan biaya. Sedangkan pada ketentuan PP lama tidak ada biayanya.

“Dulunya tidak dipungut sama sekali, sekarang ada biaya. Satu angka, misalnya H 1, per penerbitan dipungut Rp 20 juta. Itu berlaku selama lima tahun. Kemudian register dua angka di belakang blank (kosong) Rp 15 juta. Kalau tidak memperpanjang lagi, bisa dimiliki orang lain,” jelasnya.

Sedangkan untuk biaya penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga mengalami perubahan signifikan. Roda dua atau tiga yang tadinya Rp 50 ribu untuk penerbitan menjadi Rp 100 ribu. Perpanjangan juga mengalami kenaikan sama, awalnya Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. “Untuk STNK mobil, PP Nomor 60 Tahun 2016, penerbitan baru maupun perpanjangan menjadi Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 75 ribu,” katanya.

Begitu juga pengesahan STNK, pada PP Nomor 50 tahun 2010, pengesahan tahunan stampel polisi dulunya gratis. Sedangkan pada PP Nomor 60 Tahun 2016 terdapat pungutan PNPB. Untuk roda dua atau tiga, setiap pengesahan per tahun dipungut Rp 25 ribu, sedangkan roda empat atau lebih setiap pengesahan per tahun dipungut Rp 50 ribu.

“Untuk STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Baru), roda dua atau tiga pada PP Nomor 60 tetap Rp 25 ribu. Sedangkan untuk roda empat tadinya Rp 25 ribu, sekarang Rp 50 ribu,” ujarnya.

Sedangkan untuk penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) , untuk roda dua dan tiga dari sebelumnya Rp 30 ribu naik menjadi Rp 60 ribu. Roda empat  dari tarif sebelumnya Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sementara mutasi kendaraan luar daerah untuk roda dua dan tiga tarif PNBP naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 150 ribu, serta roda empat dari Rp 75 ribu naik menjadi Rp. 250 ribu. “Penerbitan Surat Tanda Motor Lintas Negara juga mengalami perubahan tarif,” katanya.

Untuk penerbitan dokumen Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk roda dua atau tiga, tarif penerbitan yang awalnya Rp 80 ribu sekarang menjadi Rp 225 ribu. Pun untuk biaya ganti kepemilikan, juga naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu. Sedangkan untuk roda empat, per penerbitan dari Rp 100 ribu menjadi Rp 375 ribu.

“Kenaikan PNPB memang variatif, antara 100 persen sampai 150 persen. Ini berlaku mulai tanggal 6 Januari 2017. Sehingga masyarakat harus juga cepat tahu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu, nanti malah dikira itu pungli,” tegasnya.

Herukoco menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan sosialisasi dengan mitra terkait. Seperti halnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah (DPPAD), Jasa Raharja termasuk pihak Bank BRI atau pemerintah daerah. Menurutnya, pengesahan tahunan nantinya, pembayarannya bisa dijadikan satu dengan pembayaran pajak tahunan.

Nah di sini kita juga ada pelatihan terhadap petugas-petugas dalam rangka ada perubahan PNPB ini. Kalau sekadar perubahan harga tidak ada masalah, tapi kalau yang teknis tahunan atau register nomor pilihan perlu ada pelatihan atau penyamaan informasi,” pungkasnya. (mha/aro)

Latest news

Related news