SEMARANG – Proses pembebasan lahan tol Semarang-Batang masih mendapatkan kendala di lapangan. Seorang warga, Dicky Margono, 59, warga Jalan Sriwibowo Dalam 12 RT 8 RW 5 Kembangarum Semarang Barat menolak ganti rugi yang diberikan pemerintah. Lantaran, ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lahan dan bangunan miliknya.

Dicky yang memiliki lahan seluas 277 meter dengan bangunan dua lantai hanya diganti Rp 1,790 miliar. Sedangkan tanah seluas 280 dengan bangunan satu lantai milik pegawai BPN, diganti Rp 1,6 miliar. Padahal kisaran harga normal tidak lebih dari Rp 800 juta. Begitu juga sejumlah lahan di sekitar rumahnya yang bangunan sederhana mendapatkan ganti lebih besar.

”Selisihnya sangat kecil. Padahal bangunannya jauh lebih bagus rumah saya. Jika taksiran harga normal saja sudah Rp 2,2 miliar, masak hanya diganti Rp 1,790 miliar,” katanya, kemarin.

Untuk penandatanganan kesepakatan harga batas waktu terakhir sampai 22 November mendatang. Tetapi dengan ganti yang kecil, ia pun enggan melepaskan lahan dan bangunan yang sudah ditempatinya sejak 2001 silam. Berbagai cara sudah dilakukan, termasuk meminta penjelasan dari BPN maupun dari pemerintah baik kota maupun provinsi. Tetapi ia mengaku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. ”Saya tidak ingin neko-neko, tolong ya pembayaran disesuaikan dengan kondisi bangunan dan tanah, itu saya,” ujarnya.

Ia mengaku sudah mendapatkan sosialisasi lama ketika lahannya merupakan yang bakal dilintasi pembangunan tol Semarang-Batang. Tetapi yang mengherankan, tim appraisal hanya datang dan memotret dari depan rumah tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Tim appraisal mematok harga tanah seharga Rp 3,2 juta per meter dan Rp 4 juta untuk bangunan serta Rp 4,4 juta lantai dua.

”Perhitungannya ini tidak sesuai dengan bangunan rumah. Saya berharap tim appraisal turun langsung sendiri untuk mengecek, agar harganya tidak njomplang,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Benny Karnadi berharap Pemprov Jateng maupun tim appraisal bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek lokasi yang dilewati tol Semarang-Batang. Ganti rugi yang diberikan harus benar-benar bisa maksimal agar tidak mengorbankan nasib masyarakat. ”Kalau harganya tidak sesuai kasihan. Mereka juga sudah tercerabut dari akar sosialnya,” katanya.

Harusnya pembebasan dilakukan transparan agar tidak terjadi masalah. Perlu pendekatan persuasif di lapangan agar masyarakat bisa mengetahui kondiri secara langsung dan agar tidak ada calon atau mafia tanah. ”Tidak hanya di Semarang, banyak kasus terjadi karena ada permainan harga. Kami berharap semua dijalankan transparan,” tambahnya. (fth/ida/ce1)