KENDAL—Hotel dan rumah makan di Kendal ternyata masih minim yang sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal hal itu penting agar masyarakat yang berkunjung mendapat jaminan halal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. 

“Apalagi Kendal mayoritas muslim, tapi ironisnya masih minim yang memiliki sertifikasi halal,” kata anggota Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kendal, Cahyanto, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Ia menjelaskan, jumlah hotel dan rumah makan yang masuk anggota PHRI Kendal sebanyak 65 anggota. Rinciannya, 15 hotel dan 50 rumah makan.

Cahyanto mengatakan, sampai saat ini rumah makan dari anggota PHRI Kendal yang sudah memiliki sertifikasi halal hanya lima saja atau baru 10 persen. Yakni, rumah makan Aldila, Tirto Arum Baru, Sari Rasa, Pondok Ijo Weleri, dan Kedai Kopi Sarang Walet Weleri. “Untuk hotel, belum ada yang memiliki sertifikasi halal,” katanya.

Cahyanto mengakui, untuk pengurusan sertifikasi halal memerlukan proses yang cukup lama dan dilakukan melalui MUI Jateng. Sehingga kemungkinan membuat pemilik rumah makan atau hotel enggan mengurusnya. Untuk itu, diusulkan agar mengurus sertifikasi halal bisa dilakukan oleh MUI Kabupaten Kendal.

 “Masalahnya MUI Kendal tidak mempunyai tim asesor yang melakukan pengecekan. Sehingga harus mendatangkan tim asesor dari Semarang. Tapi hal itu bisa diupayakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah juga mendukung agar Kendal ini tercipta suasana aman bagi pengusaha. Sebab, tak sedikit pengusaha yang didatangi oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang meminta sumbangan uang secara paksa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Ferinando Red Bonay, mengakui, jika sebenarnya banyak laporan serupa terkait apa yang diperbuat para oknum LSM terhadap pengusaha. Pihak Kesbangpol, kata dia, sudah melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada LSM maupun Ormas yang ada terkait UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Akan kami bicarakan terlebih dahulu dengan Forkompinda lainnya, terkait aksi dari oknum-oknum LSM itu. Selanjutnya akan kami bina mereka dan beri sosialisasi terkait UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” tegasnya.

Dikatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 243 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Yayasan, yang pernah mendaftarkan diri ke Kesbangpol Kendal. Namun dari jumlah yang pernah mendaftar tersebut, saat ini hanya ada 58 yang dinyatakan aktif dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar. (bud/aro)