KEPALA Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui soal dugaan adanya praktik preman yang kerap meminta jatah setoran kepada para pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah tempat di Kota Semarang.

”Tidak ada. Di mana (preman, Red) itu? Saya enggak ngerti. Semua titik PKL yang resmi tidak ada preman. Hanya ada sesuai aturan Perda,” elak Trijoto Sardjoko dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (18/9) kemarin.

Kecuali untuk PKL yang tidak resmi. Jika ada transaksi antara pihak PKL dan pihak keamanan maupun pihak yang disebut preman, kata dia, bukan tanggung jawab pihaknya. ”Itu bukan tanggung jawab kami,” katanya.

Ia juga menyangsikan adanya preman yang meminta upeti kepada para PKL di Kota Semarang. ”Saya tidak yakin itu preman. Barangkali bukan preman. Bisa jadi, itu iuran tambahan yang disepakati oleh paguyuban bersama PKL. Biasanya ada iuran tambahan untuk kebutuhan air, listrik, atapun keamanan oleh paguyuban. Itu pun disepakati mereka bersama,” katanya.

Sedangkan berdasarkan Perda, PKL hanya dikenai retribusi sebesar Rp 500 per meter per hari. Selain itu, Dinas Pasar tidak ada penarikan. Termasuk tidak ada biaya untuk istilah pesan tempat. ”(Pesan tempat, Red) Tidak ada itu. Pesan tempat tidak bayar. Semuanya sudah disiapkan, PKL tinggal menempati,” katanya.

Trijoto menegaskan, jika ada pungutan biaya selain tertuang dalam perda, itu di luar tanggung jawab dinas. Namun ia membenarkan jika selama ini pihak paguyuban bersama PKL membuat aturan sendiri untuk iuran tambahan. ”Itu untuk kebutuhan mereka sendiri. Itu bukan preman,” katanya.

Jika memang benar ada upeti untuk preman, Trijoko mengaku tidak setuju. Sebab, praktik seperti itu jelas merugikan dan cenderung meresahkan PKL. Namun jika iuran tambahan antara pihak PKL dengan paguyuban, itu tergantung kesepakatan mereka. ”Dinas tidak mengetahui itu. Mereka juga menghitung sendiri biaya untuk kebutuhan bersama,” ujarnya. (amu/ida/ce1)

DOK
Trijoto Sardjoko