MANYARAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Semarang bersikukuh menyatakan mantan Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang, Sudjadi (S) bersalah atas perkara dugaan korupsi dana perawatan taman 2012. Hal itu disampaikan JPU, Dadang Suryawan dalam sidang beragendakan replik atau tanggapan jaksa atas pembelaan (pledoi) terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (24/5).

Dalam replik, salah satunya menanggapi terhadap kesimpulan penasihat hukum terdakwa Sudjadi yang menyatakan kalau JPU tidak memastikan uang Rp 444.976.500 yang dikuasai terdakwa untuk dimiliki sendiri dan kepentingan diri pribadi terdakwa bukan untuk kepentingan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang.

Menurutnya dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah diurai dalam surat tuntutan jaksa telah diperoleh fakta yuridis, di antaranya dari keseluruhan uang yang dikuasai terdakwa Sudjadi sejumlah Rp 1.261.470.795 tersebut sampai dengan saat audit yang dilakukan tim auditor BPKP Perwakilan Jateng telah ditindaklanjuti sebesar Rp 816.494.295 dengan rincian dibelanjakan untuk kepentingan dinas Rp 461.421.702. Kemudian disetorkan ke kas daerah sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK perwakilan Jateng sebesar Rp 251 juta dan selanjutnya disetorkan ke kas negara dengan nama PPN dan PPh sebesar Rp 104.072.593 dengan jumlah total Rp 816.494.295.

”Dengan demikian masih ada siswa keuangan negara yang dalam hal ini adalah uang milik Pemkot Semarang yang masih harus dipertanggungjawabkan terdakwa Sudjadi yakni Rp 444.976.500,” kata JPU Dadang dihadapan majelis hakim yang dipimpin, Alimin Ribut Sudjono.

Dadang juga menanggapi mengenai hasil kesimpulan penasihat hukum terdakwa berkaitan 7 pelaksanaan kegiatan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) tahun anggaran 2012 yang dikatakan tidak fiktif melainkan benar telah dilaksanakan oleh Bidang Pertamanan hanya saja hal pertanggungjawaban seolah-olah dikerjakan oleh rekanan.

Mendengar replik JPU tersebut, kuasa hukum terdakwa Paulus Sirait langsung meminta izin majelis hakim untuk menanggapi repliknya secara lisan, namun majelis hakim menolaknya karena JPU membuat replik secara tertulis maka duplik agar dibuat secara tertulis. ”Kalau diizinkan kami akan tanggapi secara lisan majelis berkaitan replik jaksa,” kata Paulus Sirait yang kemudian menunda sidang hingga Selasa 31 Mei 2016 mendatang. (jks/zal/ce1)