UNGARAN-Sebagian besar aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang belum diamankan dan didata. Padahal aset tersebut tidak hanya berada di Kabupaten Semarang, tapi juga ada di luar Kabupaten Semarang.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Kabupaten Semarang, Mundjirin, Rabu (18/5) kemarin. Sedangkan beberapa aset Pemkab Semarang yang berada di luar wilayah kabupaten, antara lain di wilayah Kota Salatiga yang berupa tanah. “Kami berharap, aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat luas,” ujarnya.

Menurut Mundjirin, Pemkab masih terkendala dalam persertifikasian aset. Lantaran ada aset milik Pemkab yang berdiri di atas laham pedesaan. Bahkan beberapa aset tanah milik pemkab yang terkena proyek pekerjaan tol juga hingga kini belum diganti. “Apakah nanti tanah tersebut akan diserahkan ke Pemkab atau disewakan, hal itu masih belum jelas,” katanya.

Hal itu, imbuhnya, semakin menyulitkan pendataan dan pengamanan aset milik Pemkab Semarang. Apalagi penggantian aset tidak bisa dilakukan dengan mudah, semisal diganti dengan uang. “Namun penggantian aset harus melalui prosedur yang jelas,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Abdullah Maskur menjelaskan bahwa jumlah aset milik Pemkab Semarang senilai Rp 2,4 triliun. “Itu berupa barang bergerak dan tidak bergerak,” kata Maskur.

Rincian dari aset tersebut antara lain, tanah, gedung, kendaraan, alat berat, hewan, jalan, dan alat rumah sakit. Kini, pihaknya melakukan pengamanan terhadap beberapa aset. “Pengamanannya ya melalui sertifikasi, namun memang belum semua,” katanya.