Penghargaan predikat sangat tinggi ini diserahkan oleh Mendagri yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah. Soenarsono kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. LPPD sendiri merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) dalam hal ini wali kota yang dilaporkan setiap tahun kepada pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut merupakan upaya untuk menilai sejauh mana keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sampai saat ini pelaksanaan EKPPD terhadap LPPD sudah dilakukan kali keenam, terhadap Kepala Daerah yang merepresentasikan pemerintah daerah dan berprestasi kinerja terbaik memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. ”Tanda kehormatan ini merupakan penghargaan atas kinerja seluruh SKPD yang saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi. (zal/ce1)