Ronnie Kurnia HP (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ronnie Kurnia HP (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ronnie Kurnia HP (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ronnie Kurnia HP (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DARI 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 11 daerah jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)-nya belum terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya adalah Kota Semarang. Itulah yang membuat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang, Ronnie Kurnia HP rutin melakukan audiensi dengan pemerintah daerah setempat.

”Kami hanya mengingatkan sesuai instruksi Perpres Nomor 74 tahun 2013, seluruh jamkesda harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya usai melakukan audiensi dengan DPRD Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, tujuan dilakukannya audiensi dengan DPRD Kota Semarang adalah mengingatkan Pemkot Semarang untuk segera melakukan integrasi. Meski belum ada target waktu yang ditentukan, namun pihaknyaa berharap tahun ini diselesaikan. ”Tapi kalau belum (bersedia) ya monggo,” imbuhnya seraya mengaku hanya menjalankan ketentuan Kementerian Kesehatan.

Diakui Ronnie, Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) Semarang lebih fleksibel dalam tagihan, sedangkan BPJS Kesehatan harus mengacu pada tarif INA CBGs. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tidak akan rugi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

”Pada kasus tertentu tarif INA CBGs memang dianggap rendah bagi rumah sakit. Namun pada kasus lain justru lebih tinggi. Misalnya pada kasus tipoid, rata-rata pasien dirawat 5-10 hari sehingga rumah sakit rugi. Tapi kalau cuma dua hari rumah sakit untung,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)