Akhir Maret, Pedagang Terima HGB

313
(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIALOG: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menemui perwakilan pedagang Tlogosari, Semarang, yang akan dipindah ke shelter Suryo Kusumo. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Para pedagang kaki lima (PKL) Tlogosari yang kini menempati shelter PKL di Taman Suryokusumo patut bergembira. Sebab, dalam waktu dekat mereka akan menerima sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemkot Semarang yang mereka tempati.

Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko, mengaku, saat ini tengah melakukan pembicaraan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Menurutnya, hal itu telah sesuai dengan instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan. ”Prinsipnya semakin cepat semakin bagus. Mungkin akhir Maret atau awal April,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dengan adanya HGB di masing-masing kios PKL, lanjut Trijoto, diharapkan dapat melindungi aset Pemkot Semarang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga kekhawatiran adanya praktik jual beli lapak di kalangan pedagang tidak akan terjadi. ”Masa berlakunya nanti hingga lima tahun,” katanya.

Ia menambahkan, sementara ini jumlah PKL yang menempati shelter Suryo Kusumo sebanyak 225 pedagang. Ke depannya, seluruh pedagang yang menempati sepanjang Jalan Tlogosari Raya akan dipindah semua di shelter Suryokusumo. ”Sedangkan bagi yang belum, Dinas Pasar akan berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang untuk melakukan pembangunan tahap kedua yang ditargetkan pada 2017 dilaksanakan,” ujarnya.

Sebelumya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan saaat menyambangi PKL di Taman Suryokusumo, Minggu (6/3) lalu, menguatkan keyakinan pedagang terhadap komitmen pemerintah untuk memerhatikan nasib PKL. Menurutnya, pemberian HGB kepada PKL merupakan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2016. ”Ini berlaku nasional. Agar penataan PKL disertai pemberian fasilitas lebih kepada mereka yang selama ini hanya berstatus menempati tanah negara,” ujarnya. (fai/aro/ce1)