TEGAL – Meski sudah kalah di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Wali Kota Tegal Siti Masitha menyatakan siap mengajukan banding atas hasil putusan persidangan di tingkat awal tersebut. Akibatnya, kejelasan nasib penggugat yaitu 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima sanksi disiplin berupa pembebastugasan dari jabatan strategis terancam menggantung.

Hal tersebut terungkap, setelah Radar Tegal (JPNN) melakukan konfirmasi melalui SMS kepada Siti Masitha yang sudah menyiapkan langkah mengajukan banding. Hanya saja, saat ditanya terkait amar putusan PTUN yang memerintahkan tergugat untuk mencabut penjatuhan sanksi disiplin berupa penonjoban atau menunggu proses banding pihaknya tidak memberikan jawaban pasti. Dengan pesan singkat, Wali Kota Tegal hanya menjawab konfirmasi berisi rencana melakukan banding. “Pemkot tentu melakukan banding terhadap putusan PTUN tesebut,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Mahfudz Ali menjelaskan, dengan adanya putusan majelis hakim berupa mengabulkan seluruh gugatan dan memerintahkan tergugat untuk mencabut penjatuhan sanksi disiplin serta merehabilitasi jabatan sebelumnya. Pihaknya berharap, sebagai kepala daerah sekaligus pemangku kebijakan di tingkat kota Wali Kota Tegal bisa menunjukkan sikap kenegarawanannya sehingga segera mematuhi amar putusan majelis hakim dalam proses PTUN kemarin.

“Kalau memang mau menempuh banding, kami tetap menghormati upaya tersebut karena itu merupakan hak setiap warga negara mencari keadilan di hadapan hukum. Hanya saja, perlu sikap kenegarawanan untuk mematuhi amar putusan tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, salah seorang penggugat PTUN yang menerima sanksi non job (mantan Kepala Dinkop UMKM Perindag) Kota Tegal Khaerul Huda menanggapi rencana Wali Kota Tegal yang sudah menyiapkan langkah banding pihaknya enggan berkomentar. Sebab menurutnya, sebagai warga negara semua orang punya hak yang sama di mata hukum sehingga pihaknya tidak ingin berandai – andai terlalu jauh. Rencananya, sambil menunggu upaya banding dari Wali Kota pihaknya akan berkoordinasi dengan kuasa hukum.

“Kami hanya berharap, putusan dari PTUN harus dihormati dan dilaksanakan semua pihak yang bersangkutan. Jika dipanggil Wali Kota kapanpun, kami siap,” tandasnya. (syf/jpnn/ric)