”Terdakwa, Kepala Dinas pendidikannya tahu tidak penyimpangan ini?. Kalau terlibat ngomong terlibat, nanti buka-bukaan yah.”
Majelis Hakim Gatot Susanto

MANYARAN – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kendal, Muryono diduga kuat terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengerjaan dan pengadaan alat praktik peraga Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7 miliar. Keterlibatan tersebut semakin kuat ketika ketua majelis hakim pemeriksa, Gatot Susanto meminta para terdakwa pada sidang pemeriksaannya agar buka-bukaan apabila ada keterlibatan Muryono selaku Kadisdik di Pengadilan Tipikor Semarang.

Hal itu disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi atas terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, yakni Mantan Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal; Suciptono MPd bin Sudarjo, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Kabupaten Kendal juga ketua panitia pengadaan; Drs Sudar Yasrodji, Guru SMKN 2 Kabupaten Kendal juga sekretaris pengadaan; Agus Winoto. ”Terdakwa, Kepala Dinas pendidikannya tahu tidak penyimpangan ini?. Kalau terlibat ngomong terlibat, nanti buka-bukaan yah,” tanya hakim, Gatot kepada para terdakwa di persidangan diiyakan oleh para terdakawa, kemarin.

Gatot juga bertanya ke jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Jateng apakah Kadinas Pendidikan sudah menjadi tersangka, oleh JPU menjawab bahwa Muryono belum menjadi tersangka. ”Belum yang mulia,” jawab JPU, Slamet Widodo.

Bahkan, hakim Gatot menilai secara logika pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan sekolah yang jelek, namun pelaksana pekerjaan malah ditemukan menggunakan dan memberikan barang yang tidak-tidak. Bahkan majelis hakim heran yang menerima barang bantuan justru sebagian barang dalam keadaan rusak. ”Ini yang menerima barang kok udah rusak bagaimana?. Nyolong kok kebangetan, ini kan untuk anak-anak kita juga,” tanya Gatot terheran kepada para saksi yang dihadirkan di persidangan.

Gatot juga heran karena barang bantuan yang diterima penerima barang tidak layak semua. Untuk itu, Gatot meminta JPU menghadirkan lagi penyedia barang, bahkan Gatot menyarankan agar penyedia barang, Abdul Muin dan Subur dijadikan tersangka atau terdakwa. ”Jaksa sidang selanjutnya penyedia barang dipanggil lagi ya. Kalau perlu dijadikan terdakwa. Abdul Muin dan Subur layak jadi tersangka, bagaimana tidak dalam keterangan sebelumnya mengatakan barang layak tapi kenyataannya barang yang diterima sekolah sudah rusak,” sebut Gatot.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal berencana melakukan kegiatan pengadaan alat praktik peraga/ praktik sekolah pada 2012. Untuk kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Kendal mengucurkan anggaran senilai Rp 6,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012. (jks/zal/ce1)